Pemerintah Dorong Transisi Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan

| Kamis, 14/10/2021 18:17 WIB
Pemerintah Dorong Transisi Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (foto: setkabgoid)

RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri sekaligus menjadi ketua bagi kelompok negara berkembang dalam Koalisi Menteri Keuangan Dunia untuk Aksi Iklim, sebagai bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional 2021, Selasa 12 Oktober 2021 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Koalisi mengakui pentingnya aksi iklim yang berarti dan perlunya perubahan sistemik dalam kebijakan ekonomi dan keuangan. 

“Pendekatan multilateral sangat penting agar upaya seluruh negara terkait perubahan iklim bisa bersatu sehingga memberi pesan yang kuat mengenai pentingnya mengarusutamakan iklim ke dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, serta mendesain transisi hijau yang adil dan terjangkau untuk setiap negara,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam keterangan tertulisnya, Kamis 14 Oktober 2021.

Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, Indonesia mendukung penuh komitmen Internasional dalam penanganan perubahan iklim. Kementerian Keuangan pada khususnya memiliki peran penting karena memiliki instrumen memerangi perubahan iklim dan memfasilitasi transisi hijau yang adil dan terjangkau.

"Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Komitmen juga dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Roadmap Indonesia yaitu mencapai net zero emission pada tahun 2060," ungkapnya.

Pemerintah juga, kata Menkeu Sri Mulyani, memberikan insentif pajak untuk sektor energi terbarukan dan subsidi bagi sektor energi dan transportasi yang ramah lingkungan. Dari sisi pembiayaan, pemerintah melakukan skema pembiayaan inovatif seperti menerbitkan Green Sukuk yang telah ada sejak 2018.

"Untuk memperoleh akses pendanaan internasional, Indonesia bekerja sama dengan Green Climate Fund dan membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Untuk menarik lebih banyak pembiayaan swasta atau non-APBN, Indonesia mengembangkan kerangka keuangan berkelanjutan berupa taksonomi hijau di tingkat nasional," katanya.

Tags : Ekonomi Hijau , Kemenkeu

Berita Terkait