Pemerintah Percepat Pembangunan Pembangkit Listrik Panas Bumi

RADARBANGSA.COM - Pemerintah menargetkan dapat membangun listrik tenaga panas bumi (PLTP) dengan kapasitas sebesar 3.355 MW hingga tenggat tahun 2025.

Hal ini dilakukan untuk memenuhi target bauran terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. 

Direktur Panas Bumi, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris mengatakan, target bauran energi sebesar 23 persen pada 2025 merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mencapai Karbon Netral (net zero emission) pada 2060 atau lebih cepat dari itu. 

“Hal itu tercantum dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2021-2030,” ujarnya, dikutip Selasa 12 Maret 2022.

Harris menyebut ada sejumlah langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah untuk memenuhi target tersebut. Pertama, pemerintah akan melakukan pengeboran untuk mengurangi risiko para pengembang sekaligus untuk menurunkan harga jual listrik panas bumi.  

“Sampai 2024, pemerintah akan melakukan pengeboran di 20 wilayah kerja panas bumi khusus rencana pengembangan sebesar 683 MW,” ucapnya.

Kedua, pemanfaatan dana PISP (Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi), dan GREM (Geothermal Resources Risk Mitigation) khusus pendanaan pengembangan panas bumi.

Ketiga, sinergi antar BUMN. Selama ini, paling tidak ada tiga BUMN yang bergerak bidang panas bumi, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berada di bawah Sub Holding Pertamina New Renewable Energy (PNRE), PT Indonesia Power (anak perusahaan PT PLN), dan PT Geo Dipa, BUMN di bawah Kementerian Keuangan. 

Keempat, optimalisasi sumber daya di WKP yang sudah berproduksi dengan ekspansi dan efisiensi. Dua di antaranya membangun PLTP Binary di WKP Salak sebesar 15 MW, dan PLTP Binary di WKP Dieng (10 MW). Saat ini, PT PGE juga sedang menyelesaikan PLTP Binary di WKP Lahendong, Sulawesi Utara, dengan kapasitas 0,5 MW.  

Sebagai informasi, sampai akhir 2021, kapasitas terpasang pembagkit panas bumi di Indonesia mencapai 2.276 MW, sebagian besar berada di dalam Wilayah Kerja PT PGE, yakni sebesar 1.877 MW. PT PGE mengelola 13 Wilayah Kerja dengan kapasitas 672 MW yang dioperasikan sendiri, dan 1.205 MW melalui Joint Operation Contract (JOC).