Pemerintah Alokasikan Rp2.044 Triliun untuk Proyek Prioritas 2024, Apa Saja?

RADARBANGSA.COM - Pemerintah mengalokasikan anggaran hingga Rp2.044 triliun untuk berbagai proyek prioritas tahun 2024 mendatang. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa anggaran prioritas yang disiapkan itu untuk mendorong transformasi ekonomi negara.

Anggaran sebesar Rp 2.044 triliun merupakan jumlah dari masing-masing nilai anggaran prioritas pemerintah di tahun depan, mulai pendidikan, perlindungan sosial, infrastruktur, kesehatan dan ketahanan pangan.

Untuk pendidikan sebesar Rp 643,1 triliun sampai Rp 695,3 triliun. Anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

"Mulai dari ibu hamil dan paud, hingga sudah bekerja bisa mendapatkan alokasi pendidikan ini," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Selasa, 30 Mei 2023.

Kemudian perlindungan sosial sebesar Rp 503,7 triliun sampai Rp 546,9 triliun. Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

"Sehingga kenaikan dari pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh yang paling tinggi saja, terutama bisa dirasakan oleh mereka yang paling bawah," tuturnya.

Lalu ada anggaran infrastruktur yang akan dialokasikan sebesar Rp 396,9 triliun sampai Rp 477,5 triliun. Anggaran itu rencananya untuk mendukung infrastruktur pendukung tranformasi ekonomi, mulai dari energi, pangan, konektivitas, dan untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

Selanjutnya, alokasi untuk kesehatan sebesar Rp 187,9 triliun sampai Rp 200,8 triliun. Anggaran itu untuk penajaman lokasi dan intervensi percepatan penurunan stunting, penguatan teknologi dan kemandirian farmasi, penguatan jaminan kesehatan nasional, serta untuk penguatan sistem kesehatan yang handal.

Terakhir, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk proyek ketahanan pangan sebesar Rp 104,3 triliun sampai Rp 124,3 triliun. Dana itu untuk meningkatkan produksi pangan domestik melalui program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan.

"Untuk penguatan dukungan sarana dan prasarana penyimpanan maupun pengolahan hasil pertanian, penguatan tata kelola sistem logistik nasional dan konektivitas antarwilayah, dan penguatan cadangan pangan nasional," tutup Sri Mulyani dilansir dari detik.com.