Tekan Kecurangan, PKB Setuju Dana Saksi Dibiayai APBN

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyambut baik usulan Komisi II DPR agar dana saksi partai di Pileg 2019 dibiayai APBN. Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding berujar, usulan tersebut tentu membawa angin segar bagi para politikus atau Caleg yang akan berlaga karena biaya saksi tidak murah.

"Ya, saya ingin menceritakan satu kesulitan partai-partai dan para politikus, terutama yang caleg, dari sisi mahalnya politik, cost politik. Bukan untuk money politics, tetapi untuk operasional politik, program-program politik itu mahal sekali," kata Karding di Jakarta Selatan, Kamis 18 Oktober 2018.

Terlebih, lanjut Karding melanjutkan, PKB selama ini membebankan dana untuk saksi dari para Caleg serta donasi dari relawan dan swasta.

"Bantuan-bantuan yang banyak dari pengusaha, itu juga tidak banyak dari partai-partai kami, partai menengah. Jadi memang sangat sulit," ujarnya.

Berdasarkan simulasi KPU, kata dia, lama penghitungan suara pada Pemilu 2019 sekitar 36 jam. Sebab, pada 2019 ada pileg dan pilpres.

"Ada pileg dan ada pilpres, ada DPD. Jadi kemudian kami menghitung, paling minim saksi itu harus dua. Kalau 2 kali 82 ribu TPS, misalnya, itu kita harus memperhitungkan 164 ribu saksi. Taruhlah satu saksi Rp 200 ribu, itu berapa duit yang dibutuhkan? Tentu tidak bisa dipenuhi oleh partai-partai," tuturnya.

Legislator asal Dapil Jateng VI ini yakin dengan sokongan dana saksi dari APBN maka pelaksanaan pileg dan pilpres 2019 akan berjalan sesuai idealnya, transparan, dan jujur.

“Kalau tidak? Akan banyak bagi partai yang tidak bisa menempatkan saksi di TPS, itu pasti akan mungkin terjadi kecurangan karena tidak diawasi. Dan akan banyak dimenangkan oleh yang berkuasa di desa di tempat itu. Jadi itu logika yang melatarbelakangi saksi harus dibiayai oleh APBN," tukas dia.