PKB: Koalisi Boleh Beri Masukan, Tapi Kewenangan Jokowi Tak Boleh Diganggu

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menegaskan jika penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Joko Widodo sebagai Presiden terpilih.

Menurut Jazil, seluruh elemen partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hanya bisa memberikan masukan jika diminta presiden, namun tidak boleh mengintervensi kewenangan itu.

"Jadi partai-partai koalisi boleh memberikan masukan, tapi enggak boleh mengganggu kewenangan Pak Jokowi. Itu pesannya dan PKB setuju," kata Jazil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 3 September 2019.

Pernyataan ini disampaikan oleh Jazil setelah Jokowi merasa lelah karena selalu ditanyai terkait susunan kabinetnya. Sehingga Jokowi menegaskan jika keputusan susunan Kabinet Kerja menjadi hak prerogatifnya.

Jazil menilai, Jokowi sengaja menyampaikan hal tersebut, agar masyarakat mengetahui bahwa hanya presiden yang memiliki wewenang dalam menentukan susunan kabinet kerja jilid II. Hal ini dapat dinilai sebagai edukasi untuk masyarakat dan partai politik secara umum.

"Mengedukasi publik juga kepada pengurus partai politik. Jadi presidensial itu menjadi wewenang penuh presiden dalam pembentukan kabinet,” tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa penyusunan kabinet kerja merupakan hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih 2019-2024.

“Konstitusi kita mengatakan, penyusunan kabinet itu hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur,” kata Jokowi saat peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin lalu.