Kepala BNPT Sebut Radikalisme Sudah Menjangkit Semua Lini

| Senin, 18/11/2019 19:41 WIB
Kepala BNPT Sebut Radikalisme Sudah Menjangkit Semua Lini Komjen Pol Suhardi Alius (Kepala BNPT). (Foto: istimewa)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol. Suhardi Alius membenarkan keberadaan pegawai di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terpapar radikalisme. Ditegaskannya, pihaknya tengah berupaya mencegah pemaparan radikalisme di dalam BUMN semakin meluas.

"Jangankan BUMN, semuanya ada. Polisi saja ada kok (terpapar radikalisme), Polwan. Saya (sudah) ngomong sama Polri," kata Suhardi usai bertemu Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 18 November 2019.

Baca Juga: Kominfo dan BNPT Jalin Kerjasama Tangkal Isu Terorisme di Dunia Maya

Dia juga menjelaskan, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar radikalisme di setiap kementerian atau lembaga negara berbeda-beda. Namun, dipastikannya bahwa radikalisme sudah menjangkit ke semua lini.

"Artinya, tigas kita sekarang mereduksi itu," tegasnya.

Suhardi juga menyampaikan bahwa BNPT sudah melakukan pemetaan terhadap semua pihak yang terjangkit paham radikal. Bahkan, dia menyebut ada jurnalis yang juga terjangkit paham radikal.

"Semua kita punya petanya, semuanya jangan bilang tidak ada. Emang tidak ada jurnalis (terpapar radikalisme)? Mau saya buka siapa yang suka besuk-besuk di tempat itu?" ujarnya.

Baca Juga: Kemenhub-BNPT Kerjasama Pemberantasan Terorisme di Sektor Transportasi

Suhardi mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan ceramah kepada seluruh direksi BUMN sebagai upaya mencegah radikalisme di BUMN. Materi yang disampaikan mengenai resonansi kebangsaan, dan pencegahan radikalisme.

"Artinya yang sekarang kita kerjakan bagaimana yang sudah ada dan bagaimana untuk rekrutmen ke depannya," tuturnya.

Suhardi juga menyampaikan bahwa pertemuan dengan Mahfud MD yakni dalam rangka melakukan koordinasi dan melaporkan situasi terkini terkait penanggulangan terorisme.

Tags : BNPT , Radikalisme , Kemenko Polhukam , BUMN

Berita Terkait