Parlemen Pertanyakan Ulang Metode BPS Ungkap Indeks Demokrasi

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan bulanan di website resmi bps.go.id. yang didalamnya mengungkap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Menurut laporan tersebut, Angka IDI menunjukkan tingkat demokrasi di Indonesia mengalami dinamika dan dinyatakan pada kategori “sedang” sejak tahun 2009 hingga 2018, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tingkat demokrasi lima tahun yang lalu. BPS menjelaskan bahwa Indeks Demokrasi berpijak pada tiga aspek, yaitu Aspek Kebebasan Sipil, Aspek Hak-hak Politik, dan Aspek Lembaga Demokrasi yang kemudian dikategorikan kedalam tiga jenis penilaian, baik, sedang dan buruk.

Pada kurun waktu tersebut,terdapat enam variabel yang mengalami peningkatan dan empat variabel mengalami penurunan. Tiga variabel dengan peningkatan terbesar terjadi pada variabel Peran Partai Politik yang meningkat 10,46 poin, diikuti oleh variabel Peran Peradilan yang Independen yang meningkat 4,41 poin, dan variable Kebebasan Berkumpul dan Berserikat yang meningkat 3,19 poin. Sementara dua variabel yang mengalami penurunan terbesar adalah variable Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan yang menurun 1,88 poin dan variabel Kebebasan Berkeyakinan yang menurun sebesar 1,42 poin.

Menanggapi data tersebut, Anggota Komisi XI Dapil Jawa Timur II, Muhamad Misbakhun mempertanyakan bagaimana metode yang digunakan BPS dalam menganalisis data tersebut serta rincian tahapan yang digunakan. Politisi Fraksi Golkar ini ingin mengkonfirmasi ketepatan metode yang digunakan BPS dalam menyatakan Indeks Demokrasi di Indonesia.

“Hati – hati dalam merilis Indeks demokrasi ini, karena ini berpengaruh nantinya pada masyarakat dalam menyuarakan hak-haknya serta dalam kebebasan pendapat dan membangun institusi. Amerika pun gak pernah melakukan riset tentang indeks demokrasi, tolong dijelaskan metodenya lebih detail, kalo dengan mentode seperti itu ya saya gak bisa nerima data ini,” sambungnya.