Temui Peternak di Depan Gedung DPR RI, Anggia Tegaskan Siap Kawal Tuntutan Peternak

| Senin, 11/10/2021 18:25 WIB
Temui Peternak di Depan Gedung DPR RI, Anggia Tegaskan Siap Kawal Tuntutan Peternak Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini temui para peternak yang berdemonstrasi di depan gedung DPR RI, Jakarta, Senin (11/10). (Foto: istimewa)

RADARBANGSA. COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menemui ratusan peternak yang berdemonstrasi di depan Gedung DPR RI di Jl Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Oktober 2021 pagi. 

Mengatasnamakan Aksi Nasional Peternak Rakyat, mereka meminta legislator ikut mengawal sejumlah tuntutannya pada pemerintah. Di antaranya menaikkan harga telur, menghentikan budidaya unggas oleh integrator, menyerap produksi telur peternak, moratorium pembangunan kandang Close House, serta meminta pemutihan hutang peternak akibat pandemi.

"Budidaya unggas oleh integrator sangat merugikan para peternak rakyat. Akibatnya harga di tingkat peternak benar-benar sangat rendah. Dari kami, telur dibeli hanya Rp 5100/kg. Ini sangat membebani kami, benar-benar tidak sesuai dengan ongkos perawatan dan produksinya," ujar Munir, Koordinator Peternak dari Tulungagung.

Para peternak yang berdemo berasal dari sejumlah daerah, di antaranya dari Blitar, Kendal, Batang, dan Tulungagung. 

Anggia sendiri menyatakan akan ikut mengawal tuntutan peternak tersebut. "Sejak tiga bulan lalu, saya konsisten menyuarakan apa yang sedang menjadi tuntutan teman-teman peternak saat ini. Stabilisasi harga jagung, relaksasi kebijakan untuk meringankan ongkos produksi peternak, hingga stabilisasi harga telur, tidak henti-hentinya kami tekankan ke Kementan," kata Anggia.

Menurut politisi Fraksi PKB itu, sinergi dan koordinasi antara Kementan dengan Kemendag mutlak perlu diintensifkan. "Antar kementerian pemangku kebijakan jangan sampai mengedepankan ego sektoral, yang pada akhirnya berisiko merugikan peternak rakyat secara luas," tegas Anggia.

Anggia juga menegaskan bahwa di Blitar, jagung pakan ternak di tingkat petani hanya cukup untuk 24 hari. "Itu kan sangat tidak memadai. Artinya harus ada evaluasi serius tata kelola kebijakan peternakan kita. Rantai pasok yang memunculkan banyak spekulan di lapangan harus benar-benar ditertibkan pemerintah," ujarnya.

Anggia juga meminta pengolahan tepung telur menjadi pilihan kebijakan prioritas yang memihak para peternak skala kecil menengah. "Harus ada terobosan kebijakan yang solutif dan berpihak pada peternak secara luas. Implementasi kebijakannya harus komprehensif dan holistik. Tidak sporadis dan gali lubang tutup lubang. Ini menyangkut nasib peternak secara nasional, bukan hanya peternak di dapil saya. Sebab dampaknya skala nasional," tuturnya.

Tags : DPR RI , Peternak , Indonesia , Telur