DPR Minta Pemerintah Terapkan Prokes Ketat Pelaksanaan Umrah

| Sabtu, 15/01/2022 09:02 WIB
DPR Minta Pemerintah Terapkan Prokes Ketat Pelaksanaan Umrah Kabah (foto: AFP)

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta Kementerian Agama untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pelaksanaan ibadah Umrah.

“Soal pelaksanaan Umrah, kita dihantui kekhawatiran yang luar biasa. Begitu pelaksanaan Umrah dibuka, tiba-tiba muncul varian baru Omicron. Sikap kami, kita ingin lebih memprioritaskan kesehatan jemaah. Semoga dari para jemaah Umrah tidak terpapar Covid-19," kata Ace dilansir website dpr, Jumat 14 Januari 2022.

Satgas Covid-19 telah menyampaikan penyebaran Covid-19 varian Omicron paling banyak adalah dari Arab Saudi. Oleh sebab itu, Ace meminta Kemenag juga terus berkoordinasi dengan BNPB dalam penyelenggaraan ibadah umrah.

"Hal ini mengingat Satgas Covid-19 menyebutkan kasus Omicron di Indonesia mayoritas dari Arab Saudi dan Dubai," katanya.

Selanjutnya, Ace juga meminta Kemenag untuk memikirkan daftar tunggu keberangkatan jemaah Umrah yang berasal dari luar Jakarta. Mereka juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa menjalankan ibadah umrah.

"Jangan sampai pelayanan Umrah hanya orang-orang Jakarta saja, Jakartasentris. Harus dipikirkan jemaah dari Surabaya, Makassar, ini kan punya hak yang sama," kata politisi Partai Golkar tersebut.

Diketahui, Kementerian Agama telah memberangkatkan sebanyak 419 jemaah Umrah ke Tanah Suci Mekkah, Arab Saudi, Sabtu 8 Januari 2022 lalu. Pemberangkatan tersebut merupakan kali pertama bagi jemaah umrah RI setelah ditutupnya pintu umrah sejak awal pandemi 2020 lalu.

Tags : Umrah , DPR , Komisi VIII

Berita Terkait