Komisi VII DPR Desak Produsen CPO Penuhi Kebutuhan Pasar Dalam Negeri

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI Hendrik Halomoan Sitompul mendesak agar para produsen Crude Palm Oil (CPO) yang menjadi bahan baku minyak goreng mengedepankan kepentingan bangsa dengan memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri lebih dahulu selain orientasi pasar ekspor.

"Di Indonesia saya melihat peran dari para pengusaha produsen CPO untuk lebih serius bagaimana pemenuhan kebutuhan minyak goreng dalam negeri untuk masyarakat umum,” kata Hendrik Halomoan Sitompul dilansir website dpr, Senin 4 Juli 2022.

Hendrik mengaku heran dengan Indonesia padahal menjadi negara penghasi CPO terbesar di dunia namun malah terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran.

 “Sangat aneh bagi saya ketika kita tahu bahwa negara ini salah satu penghasil CPO terbesar di dunia tapi justru malah sempat terjadi kelangkaan minyak goreng di pasaran yang akhirnya berujung pada naiknya harga minyak goreng," imbuhnya.

"Kami mengetuk hati para pengusaha CPO harus melihat kebutuhan dalam negeri baru setelah itu ekspor,” sambungnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII Nasril Bahar mengkritisi masalah luas lahan perkebunan kelapa sawit PT. SMART Tbk yang mencakup sekitar 137.100 hektar (termasuk plasma) menurutnya tidak berbanding lurus dengan hasil produksi PT. SMART Tbk. Dirinya pun menanyakan berapa banyak bahan baku tandan buah segar yang diambil dari pihak perkebunan luar.

"Kenapa perusahaan sebesar ini bisa terjadi kelangkaan minyak goreng dan harganya mahal. Berapa luas kebun yang dimiliki, berbanding dengan jumlah produksi untuk kebutuhan dalam negeri dan berapa yang diekspor?" ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sebagai perusahaan industri minyak kelapa sawit besar di Indonesia sudah selayaknya punya kontribusi nyata melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT SMART Tbk.

“Dan sebagai Anggota DPR dapil Sumut III saya berhak mempertanyakan alokasi CSR ini dan bagaimana penyaluran selama ini," tukasnya.