Komisi IX DPR Ingatkan Seluruh Pihak Antisipasi Ancaman Resesi Global 2023

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzetti Bilbina megakui bahwa ancaman resesi global tahun 2023 menjadi momok yang menakutkan bagi Indonesia, termasuk bagi sektor industri. Sehingga, menurutnya, perlu adanya antisipasi yang menjadi tanggung jawab bersama dan tugas bagi seluruh kementerian/lembaga dan stakeholder, khususnya dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan.

"Kalau kita bicara resesi pada tahun 2023, ini merupakan ketakutan kita semua. Tentunya kita berharap bahwa pekerja tidak mengalami atau mendapatkan dampak dari resesi itu. Sehingga kemudian diharapkan Kemnaker sudah memikirkan bahwa pekerja kita yang produktif tentunya mereka mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang layak," ujar Arzetti dilansir dari laman resmi DPR RI, Rabu, 9 November 2022.

Saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziah, dan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (8/11), Arzetti menyampaikan bahwa dari paparan Menaker menunjukkan Kemnaker sangat concern untuk melakukan penurunan angka pengangguran, sehingga masyarakat, khususnya pekerja tidak mengalami dampak dari resesi.

"Kalau kita melihat banyak pekerja produktif kita, kalau bicara mengenai antisipasi resesi, (ada imbauan) save money kita, tetapi masyarakat kita daya belinya cukup tinggi, artinya apakah tidak mempengaruhi resesi ini bagi pekerja kita atau seperti apa," imbuhnya.

Politisi PKB ini juga mempertanyakan langkah dari APINDO dan KADIN dalam mengantisipasi ancaman resesi pada sektor industri. "Kalau kita bicara upah minimum dan resesi, yang kondisinya cukup menakutkan bagi pelaku industri, dimana (perusahaan) harus membayar upah kepada tenaga kerja dan berharap juga mendapatkan hasil dari pekerjaan yang dilakukan oleh setiap produksi, karena dari laba itulah perusahaan juga bisa akan terus berjalan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menjelaskan, ada lima strategi dalam menghadapi resesi global 2023. Pertama, yaitu melakukan reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan melalui transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang dimulai dengan reformasi kelembagaan, redesain substansi pelatihan orientasi SDM, relationship, rebranding dan revitalisasi.

"Tujuan utama mengubah bentuk dan fungsi BLK agar mampu merespons ketenagakerjaan guna mencapai pembangunan ketenagakerjaan," paparnya.

Kebijakan keempat yaitu jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang adaptif dengan membuat program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan pelayanan JKP melalui sistem informasi ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 30 PP Nomor 37 Tahun 2021. Dan terakhir, kebijakan kelima yaitu melakukan hubungan industrial yang harmonis. Dengan memperkuat peran mediator dalam menyelesaikan perselisihan industrial, mendorong terbentuknya peraturan perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyelesaian kasus hubungan kerja, serta memperkuat keberadaan LKS Bipartit.