Syafruddin: Komisi VII DPR Bakal Evaluasi Program Pemerintah untuk Persiapan 2025

RADARBANGSA.COM – Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menegaskan bahwa pihaknya saat ini fokus untuk mengevaluasi terhadap rencana dan program pemerintah yang tersisa di akhir tahun 2024.

“Evaluasi ini penting agar kita bisa mengetahui langkah-langkah apa yang perlu diambil ke depan,” kata Syafruddin di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.

Selain itu, Syafruddin juga menyoroti perlunya revisi Undang-Undang Minerba, yang dirasa masih banyak yang perlu diperbaiki. Hal itu terutama terkait pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi masyarakat (Ormas).

“Saat ini pemberian IUP kepada Ormas tidak diatur dalam Undang-Undang Minerba dan hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, kami mendorong agar revisi Undang-Undang Minerba dapat dipercepat," tegasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga menyampaikan harapannya agar program swasembada energi yang dicita-citakan oleh Presiden dapat segera terwujud, dengan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan DPR.

"Dukungan tersebut sangat diperlukan agar program rencana untuk mewujudkan swasembada energi bisa segera diwujudkan," tukas Syafruddin.