Fraksi PKB dan Masa Depan Indonesia

Oleh : Harianto Oghie*

RADARBANGSA.COM - Agak sulit membayangkan masa depan Indonesia tanpa demokrasi, demokrasi takkan tercipta  tanpa kehadiran partai politik. Setidaknya, dalam tataran teori politik, belum ada alternatif yang pas untuk meramu representasi politik selain dengan campur tangan parpol. Salah satu parpol yang mengalami peningkatan signifikan suara pada pemilu 2019 ini adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau sering dikenal dengan istilah PKB.

Secara defacto, puluhan juta rakyat Indonesia memilih PKB sebagai pilihan aspirasinya. PKB dilahirkan sebagai partai nasionalis – religius yang inklusif dan terbuka untuk siapapun. Namun, sebagai partai yang lahir dari “rahim” PBNU dan dideklarasikan oleh tokoh-tokoh NU terkemuka, tentu kebanyakan dari pendukung partai ini adalah Nahdliyyin, yang tersebar di bumi Nusanatra.

Tak dapat dipungkiri bahwa PKB sangat identik dengan Gusdur dan Nadliyyin. Sebagai pendiri, nilai-nilai ajaran Gusdur masih terpatri dalam sanubari para warga Nahdliyyin. Maka wajar saja jika salah satu daya pikat memilih PKB karena sosok Gusdur dan kiai-kiai lainnya yang tak lekang oleh waktu. PKB semakin mengalami peningkatan suara secara signifikan sejak dipimpin oleh H. Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI). Hal ini terbukti PKB dengan raihan suara terbanyak keempat pada Pemilu 2019 yang lalu.

Terlepas dari keberhasil tersebut, PKB masih mempunyai tugas besar melalui perjuangan di Eksekutif dan Legislative  dimana Fraksi PKB yang sedang merayakan Hari lahirnya yang ke 20 tahun di DPR RI.

Sebagai salah satu partai yang mengantarkan kemenangan Jokowi-Amin dalam kontestasi 2019, PKB akan mengawal dan bersinergi dengan pemerintah dalam menyukseskan visi Indonesia ke depan. Sehingga segala apa yang dicanangkan oleh pemerintah benar-benar mampu dirasakan setiap masyarakat Indonesia

Dinamika Politik menjadi Tantangan Legislator PKB

PKB menyadari bahwa ada kecenderungan Iklim politik Indonesia akan terus dipengaruhi oleh varian-varian faktual global yang sangat identik dengan tata sistem dunia yang semakin terpola homogen namun bercirikan varian yang sangat kompleks. Tata sistem interaksi masyarakat dunia yang terbentuk semakin mengarah pada konvergensi total sosial, ekonomi, politik, dan bahkan teknologi. 

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki masing-masing partai berbeda satu sama lain tetapi dengan obyektif yang sama, yakni survival. Keterbatasan inilah yang akhirnya memaksa masing-masing partai untuk meramu strategi dan taktik demi mempertahankan eksistensinya.

Untuk merealisasikan tujuan strategisnya sebuah partai khususnya PKB harus mengalami proses akumulasi interaksi politik di antara kubu-kubu kekuatan dominan dalam struktur maupun supra struktur sistem politik dalam negeri. Semakin cepat tercipta konsensus strategis semakin cepat tujuan negara tersebut tercapai dan tentunya dengan harapan tetap berada dalam mainstream untuk mewujudkan kesejahteraan nasional (nation`s welfare).  

Dalam kaitan tersebut upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui efektivitas dan stabilitas pemerintahan melalui legislasi merupakan sebuah hal yang mutlak. Begitu pun di Indonesia. Pemerintah wajib membangun konsensus dan menghimpun komitmen politik yang kuat dari segenap unsur kekuatan nasional terutama di Parlemen. Apalagi sistem pemerintahan kita saat ini adalah sistem presidensil di mana Presiden langsung dipilih oleh rakyat. 

PKB belajar dari sejarah perkembangan bangsa dan negara sudah seharusnya saat ini mengubah paradigma kita dalam memandang fungsi politik. Politik dari sisi kepentingan seharusnya dilihat secara simple. Bukan lagi sesuatu hal yang rumit selama setiap kepentingan politik dari masing-masing Parpol bisa diklasifikasikan atau disederhanakan dengan jumlah sesedikit mungkin tetapi dengan kualitas dan kapasitas yang diperbesar. 

Legislator PKB Harus Adaptif

Perjalanan revolusi industri memasuki fase keempat. Sebuah perubahan dunia yang amat signifikan karena terjadi pergeseran fungsi komputer yang semula sekadar media informasi dan alat hitung menjadi exponential technologies 4.0. Sebuah gambaran revolusi yang mencoba mengintegrasikan efek paralel dari teknologi multieksponen menjadi sebuah kekuatan baru. Eksponen yang dimaksud adalah artificial intelligent, biotechnologies, dan nanomaterial.

Salah satu indikator kemajuan suatu negara ditentukan oleh penguasaan teknologi. Dikatakan maju jika negara tersebut memiliki tingkat penguasaan teknologi tinggi (high technology), sedangkan negara yang tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan teknologi sering disebut sebagai negara gagal alias failed country (Muhamad Ngafifi, 2014). Misalnya di Amerika Serikat (AS), jumlah pekerja di bidang industri teknologi mencapai 6,7 juta. Dalam laporan 2015, disebutkan bahwa 6 persen dari PDRB negara tersebut berasal dari ekonomi digital. Itu belum termasuk jumlah yang didapat dari sektor teknologi lain.

Dengan fakta tersebut, semua lini bernegara wajib tersentuh teknologi, tak terkecuali bagi partai politik (parpol). Dan, selama ini parpol menjadi tulang punggung berjalannya demokrasi di tanah air. Sepak terjang parpol selalu mewarnai proses politik di legislatif, pemerintahan, dan lembaga negara lainnya.

Arti penting parpol diungkapkan Richard M. Merelmen melalui kata-kata puitis dalam kata pendahuluan buku Party Politics and Pressure Groups A Comparative yang ditulis Maurice Duverger (1984). Bahwa, ’’dari semua alat yang pernah didesain oleh manusia untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya, barangkali tidak ada yang lebih ampuh dari parpol. Memang benar, politik modern tanpa parpol sama saja dengan ikan yang berada di luar air’’. Begitu penting perannya, parpol selayaknya terus melakukan revolusi teknologi secara kelembagaan.

PKB dituntut untuk mampu membangun mekanisme internal yang modern. Samuel Huntington memandang, pelembagaan parpol adalah proses pemantapan sikap dan perilaku parpol yang terpola atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Kondisi kepartaian seperti itu tidak akan terwujud apabila tidak dilakukan upaya serius untuk memperbaikinya.

Sistem kepartaian parpol harus terus-menerus diperbarui sesuai dengan perkembangan teknologi. Dalam rekrutmen kader, misalnya, parpol tidak bisa lagi menggunakan cara manual, tetapi harus berbasis digital. Database partai harus memuat data dan potensi setiap kader. Langkah tersebut sangat efisien dan mempermudah merapikan sistem administrasi partai.

Wujud dari parpol yang modern dan mengikuti perkembangan teknologi juga bisa dilihat dari partisipasi kader memainkan media sosial (medsos) untuk menyosialisaikan program dan aktivitas politik secara konsisten. Medsos tidak hanya dipakai pada momentum kontestasi politik, tetapi juga menjadi dinding informasi bagi publik untuk mengetahui ideologi dan gerakan politik. Dengan begitu, publik akan menilai bahwa kehadiran parpol tidak hanya saat berkepentingan, tetapi juga hadir dalam setiap kehidupan sehari-hari.

Data Kemenkominfo membeberkan, pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang dan 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial. Direktur Pelayanan Informasi Internasional Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Selamatta Sembiring menyebutkan, jejaring medsos yang banyak diakses adalah Facebook dan Twitter. Indonesia menempati peringkat keempat pengguna terbesar Facebook setelah USA, Brasil, dan India.

Masyarakat Indonesia yang memiliki atensi sangat besar dalam memainkan medsos harus ditanggapi secara serius oleh seluruh kader partai PKB. Fakta tersebut bisa membawa berkah. Pun membawa musibah jika institusi yang mempunyai andil besar seperti parpol tidak ikut serta meramaikan kemajuan teknologi. Karena itu, jangan heran jika sebagian besar masyarakat Indonesia terkena virus hoax dan tipu daya medsos lainnya.

Era modern ditandai dengan era informasi. Hegemoni informasi bisa menempatkan kekuasaan sebagai konsekuensi logis. Seperti analisis Alvin Toffler (1980) yang menyatakan bahwa era kemanusiaan dibagi tiga era pokok. Yaitu, era masyarakat agraris, masyarakat industri, dan masyarakat informasi.

Hal itu senada dengan Don Tapscott (1996) dalam buku The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi dunia sedang mengalami perubahan dari dinamika masyarakat industri yang berbasis pada baja, kendaraan, dan jalan raya ke arah dinamika masyarakat ekonomi baru yang dibentuk oleh silikon, komputer, dan jaringan (networking).

Dalam konteks itu, digitalisasi menjadi domain dari perkembangan teknologi yang mahadahsyat. Perannya membantu masyarakat untuk mempermudah mengakses segala informasi secara tepat dan cepat. Begitupun dalam parpol, proses digitalisasi sangat diperlukan sebagai sarana untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat…ini menjadi tantangan bagi para legislator PKB.

Seluruh informasi dan aktivitas kepartaian menjadi keniscayaan untuk dipublikasi secara online sehingga masyarakat mampu menilai parpol mana yang kredibel dan akuntabel dalam mengelola organisasi. Juga menjadi bahan edukasi tentang kebijakan-kebijakan apa yang yang diperjuangkan oleh Fraksi PKB di DPR RI

Kerja-kerja berbasis teknologi informasi itu akan membawa wajah FPKB sebagai organisasi modern. Sebaliknya, bila tidak mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, bisa jadi PKB lambat laun akan tergilas dan surut dari peredaran publik.

Karenanya Legislator PKB ke depan, wajib menjadikan dirinya ibarat Lebah yang termakna dari surah An-Nahl dalam Alquran. Artinya, para Legislator kader PKB wajib mempunyai nilai kebermanfaatan bagi semua warga bangsa dan mampu menjadi solusi penawar untuk apa pun yang menjadi permasalahan bangsa, tiada lelah Melayani Ibu Pertiwi.

Tugas besar di atas menjadi penting, karena jika ada pembiaran maka dapat menghambat masa depan Indonesia. Katakanlah terkait Hoax, hampir setiap hari, bahkan setiap jam masyarakat disuguhi dengan banyaknya informasi Hoax yang tersebar di tengah-tengah masyarakat yang dapat memecah belah keutuhan NKRI. Legislator PKB harus hadir dan memberi solusi mengenai masalah tersebut sehingga keutuhan NKRI tetap terjaga. Dan yang lebih penting dapat menyonsong masa depan Indonesia yang dicita-citakan.

*Sekretaris LP Ma’arif NU PBNU, di Jakarta