Tantangan Politik Elektoral di Era Masyarakat Digital

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Bagaimana partai politik beradaptasi? Revolusi Industri pada abad 18 telah mengganti tenaga hewan ke mesin-mesin produksi bertenaga uap yang mekanis. Sejak tahun 1870, saat ditemukan energi listrik, produksi dapat dilakukan secara massal menandai kelanjutan revolusi industri tahap kedua. Begitu pula selanjutnya, pada tahun 1960-an, ketika perangkat elektronik ditemukan, proses produksi dapat dilakukan secara otomatis.

Dan kini, kita berada dalam revolusi industri 4.0. Kehadirannya ditandai dengan integrasi dunia online dengan produksi industri. Hal ini tidak hanya menjadikan produksi secara otomatis, tetapi juga menghubungkan berbagai sektor produksi secara bersamaan dengan operasi dunia maya yang dibuat tersambung secara online (internet).

Revolusi yang terjadi saat ini berbeda dengan revolusi social yang terjadi 100 tahun lalu. Revolusi ini tidak hanya bersifat social, namun juga ekonomi, politik serta kebudayaan. Revolusi ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan kita. Revolusi ini dipimpin oleh para inovator yang mengunakan argoritma dan matematika sebagai senjata utama. Mereka menaklukkan kawasan/daerah/perkotaan bahkan negara dengan menggunakan big data, social media dan kecerdasan buatan (artificial intelllegence /IA) sebagai senjata penaklukan. Revolusi ini menghadirkan masyarakat digital.

Digital society telah menghadirkan citra baru masyarakat dunia. Tak terkecuali Indonesia. Visi, cita-cita dan tata nilai yang telah berkuasa telah berganti dengan nilai-nilai baru. Fenomena uber, facebook, dan buka lapak telah menandai lahirnya nilai-nilai baru tersebut. Digital Society tidak hanya menghadirkan kemajuan bagi masyarakat, namun juga meng-esclude kelompok-kelompok rentan. Pertanyaannya, bagaimana partai politik mempersiapakan diri?

Berbagai data terbaru yang dikeluarkan lembaga-lembaga riset, menghadirkan fenomena yang hampir sama. Tingginya penetrasi pengguan internet di Indonesia. Pada tahun 2014 Pengguna internet Indonesia mencapai 83 Juta orang dan mayoritas dari mereka adalah pengguna aktif sosial media. Social Media digunakan oleh 84,2% pengguna mobile Indonesia – berdasarkan Survey Baidu Sept 2014. Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2016 juga mencatat fenomena yang hampir sama. Dimana pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 132,7 juta oarang atau 51,8 % dari total penduduk Indonesia yang mencapai 256,2 juta orang. 65% atau sekitar 86,3 juta pengguan internet berada di Pulau Jawa.

Pada tahun 2017 Kapios, sebuah lembaga konsultan pemasaran strategis yang membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mereka miliki, melakukan survey pengguna digital di Indonesia. Hasilnya pengguna internet di Indonesia mencapai 133 juta orang. Sedangkan yang aktif menggunakan social media mencapai 115 juta orang. McKinsey Indonesia Office (September, 2016) juga memberikan gambaran bahwa Indonesia saat ini telah memasuki era revolusi digital. Setidaknya ada 4 komponen yang menunjukkan hal tersebut: pengguna internet berbasis teknologi mobile bertambah dari 55 juta (2014) menjadi 67 juta (2015), penggunaan teknologi awan (cloud technology) juga mengalami pertumbuhan 1,4 kali, ada pertambahan 7 juta peralatan yang tersambung secara online dari 32 juta (2014) menjadi 39 juta (2015), dan lalu lintas internet perbulan tumbuh 60 persen dari 277 petabyte perbulan (2014) menjadi 448 petabyte perbulan (2015).

Angka–angka diatas menunjukkan semakin dominanya masyarakat digital di Indonesia. Hal ini membawa dampak pada transformasi teknologi digital, fisika dan biologi. Bila dikaitkan dnegan partai politik, maka saat ini masyarakat bisa dengan cepat dan mudah mengetahui program kerja dan pencapaian-pencapaian partai politik. Dengan sosial media partai politik langsung berkomunikasi dengan masyarakat sehingga gap komunikasi dapat diminimalisir sekecil mungkin. Sosial media memungkinkan informasi dari partai politik sampai ke masyarakat secara cepat, mudah, dengan jangkauan yang luas. Semakin banyak media massa yang menjadikan sosial media sebagai rujukan berita, sehingga dengan berkomunikasi di sosial media memungkinkan terjadinya cross platform ke media massa.

Berangkat dari berbagai fenomena digital society di atas, kini sangat perlu bagi partai politik (baca PKB) untuk memestikan penguasaan terhadap perkembangan teknologi. Setidaknya ada beberapa hal yang harus dilakukan;

1. Membangun paradiga pengelolan partai secara digital. Kampanye untuk menyampaikan visi misi dan program perjuangan partai tidak lagi hanya dilakukan saat waktu kampenye. Nilai-nilai perjuanagn partai politik dan kinerja partai dapat dilakukan setiap saat. Dengn menggunakan social media dapat mennjaungkau jutaan pemilih dalam waktu yang bersamaan.

2. Menyediakan infra struktur digital yang dibutuhkan. Infra struktur disini mencakup capasitas hardwere ataupun softwere. Kader-kader partai harus dilatih media social awernes dan pelatihan-pelatihan mengoptimalisasi social media dalam kerja-kerja electoral partai.

3. Menyiapkan 3 pilar partai, anggota legislative, kepala daerah dan struktur partai, untuk peka dan adaptif terhadap era digital. Hal ini dapat melahirkan sikap actor partai yang responsive, cepat tanggap terhadap problem kemasyarakatan sekaligus efektif dan efesiens dalam pelayanan masyarakat.

Oleh: Billy Aries