Ma`ruf Amin Bertekad Perbaiki Ekonomi Indonesia

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Rais `Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Ma`ruf Amin resmi dipilih oleh Calon Presiden 2019 Joko Widodo sebagai Calon Wakil Presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.
Kiai Ma`ruf dalam sambutannya saat konferensi pers di kantor PBNU, Kramat Raya, Jakarta, Kamis, 9 Agustus 2018 malam mengatakan sudah berancang-ancang untuk memperbaiki perekonomian negara. Dia mengaku, jika diberikan amanah oleh rakyat Indonesia untuk memimpin Indonesia, akan mengutamakan ekonomi keumatan.
"Ekonomi keumatan (merupakan) arus baru. Kenapa arus baru? karena arus lama membentuk konglomerat. Ini kita jadikan arus baru, bukan melemahkan yang kuat. Tidak! Tapi bagaimana menguatkan yang lemah. Itulah lahir program aset dan kemitraan. Konglomerat bermitra dengan usaha masyarakat," kata Kiai Ma`ruf.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu berkeinginan agar Indonesia tidak lagi mengandalkan impor dalam memenuhi kebutuhan nasional. Melainkan, memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang dimiliki untuk kemakmuran rakyat.
Selain itu, Kiai Ma`ruf jga mengungkapkan bahwa dengan mengembangkan teknologi industri secara baik, Indonesia ke depan bisa menjadi negara pengekspor. "Semua harus bisa kita memenuhi, tidak boleh ada impor. Masak ada impor beras, jagung. Negara kita negara cukup lahan, cukup sumber daya alam. Ini harus kita perkuat," jelasnya.
Kiai Ma`ruf juga bertekad untuk memperkuat kedaulatan pangan dan industri dalam negeri sehingga Indonesia bisa mengirim hasil produksi ke luar negeri. "Jadi kedaulatan pangan kita kuatkan dan kemudian juga dalam industri, jangan jadi negara pengimor tapi pengekspor dengan menggunakan produk-produk yang bisa kita ekspor menggunakan teknologi tinggi," tutupnya.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Gelombang Panas Terjang Eropa, Sebabkan 2.300 Kematian
-
Emas Antam 11 Juli Dijual Rp1,906 Juta per Gram
-
Pemprov Banten Ajukan Tambahan Lokasi Sekolah Rakyat
-
Gubernur Bali Dorong Jajaran Pejabat Kebut Kebijakan dan Program Prioritas 2025-2030
-
PPATK Ungkap Ratusan NIK Penerima Bansos Terlibat Tipikor, Narkotika, Hingga Terorisme