Bank Dunia Sebut 115 Juta Jiwa Masyarakat Indonesia Berpotensi Kembali Miskin

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Bank Dunia menyampaikan sebanyak 115 Juta Jiwa di Indonesia atau setengah dari populasi di Indonesia sudah berhasil lolos dari kelompok miskin. Akan tetapi bukan berarti kelompok ini dapat secara langsung menjadi kelompok kelas menengah. World Bank menilai perlunya dorongan dan dukungan untuk kelompok tersebut agar muncul perubahan positif yang berdampak terhadap kesejahteraan semua orang.

Berdasarkan laporan tertulis World Bank yang berjudul Aspiring Indonesia – Expanding The Middle Class, Kelas menengah Indonesia telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi karena konsumsi kelompok ini tumbuh sebesar 12% setiap tahun sejak tahun 2002 dan sekarang hampir mewakili setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga di Indonesia.

“Kemajuan besar telah dibuat, Kelas menengah telah tumbuh lebih cepat daripada kelompok lain. Lebih dari 80% kelompok yang miskin pada tahun 1993, tidak lagi miskin pada tahun 2014. Sekarang ada setidaknya 52 juta orang Indonesia yang secara ekonomi aman, atau satu dari lima orang Indonesia yang aman,” sebagaimana dikutip dalam laporan tertulis World Bank, Kamis, 30 Januari 2020.

World Bank menuturkan beberapa tantangan yang akan dihadapi Indonesia untuk mendorong kelompok tersebut adalah bagaimana menyediakan mobilitas ekonomi dan memperluas kelas menengah Indonesia. Selain itu bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan untuk kelas menengah dan mendapatkan cakupan kesehatan universal untuk memberi perlindungan dari guncangan kesehatan.

Menanggapi penjelasan World Bank, Menkeu mengatakan bahwa Indonesia dalam 15 tahun terakhir terus berusaha menguatkan kelas menengah tetapi masih belum merata. Ia mengatakan, hal ini perlu evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui sumber permasalahannya.

"Ide yang disampaikan studi Bank Dunia (World Bank) sangat-sangat penting dan juga sangat sesuai dengan pemikiran maupun arah policy pemerintah," ujar Menkeu di sesi panel bersama Yenny Wahid di Soehana Hall, Jakarta, Kamis 30 Januari 2020.

Menkeu menjelaskan bahwa dalam mendesain sebuah kebijakan, pemerintah selalu menyampaikan sasaran pembangunan. Seperti saat pemerintah menaikkan harga BBM yang sangat tidak populer, namun pada saat yang sama, kesempatan itu dijadikan momen untuk membangun Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang sekarang menjadi Program Keluarga Harapan (PKH).

"Dari yang dipresentasikan oleh Vivi (World Bank), dari sisi arah kebijakan itu sudah diadopsi bahkan diimplementasikan. Seperti persamaan, pelayanan dan akses. Dari 20% anggaran pendidikan cara kita membelanjakan itu berevolusi. 34% dari anggaran tersebut dialokasikan ke pemerintah daerah. Namun kapasitas tiap daerah berbeda-beda," tukasnya.

Rekomendasi dari World Bank sudah dilakukan dan pemerintah akan terus berusaha untuk mengatasi tantangan perbedaan kapasitas daerah dalam memanfaatkan transfer dana ke daerah. (mr/hpy