Komisi VIII DPR Minta Kemensos Bahas Anggaran Program Sekolah Rakyat

RADARBANGSA.COM - Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meminta penjelasan menyeluruh dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait program strategis yang belakangan mencuat, yakni Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat membuka agenda Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

“Kami belum mendapat penjelasan resmi. Sekolah Rakyat ini apakah program utama atau sekadar tambahan dari Kementerian Sosial? Karena semua program berdampak pada postur anggaran dan kebijakan sosial lainnya,” ujar Marwan.

Tidak hanya itu saja, Komisi VIII DPR juga menyoroti rencana penempatan Sekolah Rakyat di Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau Sentra milik Kemensos.

Oleh karena itu, Marwan mendorong perlu ada kajian lebih lanjut apakah konversi fungsi program Sekolah Rakyat tidak mengganggu layanan sosial yang selama ini berjalan.

“Serta apakah sudah diperhitungkan dalam struktur kelembagaan, anggaran, indikator keberhasilan, serta keterkaitannya dengan program-program sosial lainnya,” tukasnya.