Bali Butuh Empat Underpass Baru untuk Atasi Kemacetan di Kawasan Perkotaan

RADARBANGSA.COM - Gubernur Bali Wayan Koster menargetkan pembangunan empat underpass baru di Kota Denpasar rampung pada 2028. Pembangunan infrastruktur ini digagas untuk mengatasi kemacetan yang kian parah di kawasan perkotaan seperti Denpasar, Badung, dan sekitarnya.

"Denpasar ada empat underpass, Pemprov (Bali) tanggung jawab satu, Badung tanggung jawab satu, Denpasar tanggung jawab dua, selesai itu. Rata-rata satu underpass Rp 250-300 miliar, ini akan kami bagi. Jadi, hitungan saya 2028 underpass Denpasar selesai," ujar Koster dalam acara Penutupan Bulan Bung Karno VII di Gedung Citta Kelangen ISI Bali, dikutip Selasa (1/7/2025).

Underpass tersebut nantinya akan menghubungkan Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung, Tabanan, hingga Karangasem. Koster menjelaskan, tahap perencanaan dan desain proyek akan dimulai pada anggaran perubahan tahun 2026.

Koster juga menekankan pentingnya sinergi antardaerah dalam pendanaan infrastruktur. Ia mendorong Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, dan Gianyar menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak hotel dan restoran (PHR) untuk pembangunan infrastruktur.

"Saya hitung Badung 2026 target PHR Rp 6,1 triliun, dan kira-kira realisasinya mungkin lebih dari Rp 6 triliun. Katakanlah Rp 6 triliun terburuk, itu berarti 10 persennya Rp 600 miliar. Gianyar targetnya Rp 900 miliar, 10 persen maka Rp 90 miliar, Denpasar mirip-mirip Gianyar," beber Koster.

Ia menambahkan, dari total dana yang dihimpun, 50 persen akan digunakan untuk Bantuan Khusus Keuangan (BKK) kepada enam kabupaten yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur. Sisanya akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan baru lintas kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat.

"Ini jurus yang saya lakukan dan ini kan tidak bisa buru-buru, sabar sedikit. Astungkara sudah adanya MoU antara Gubernur, Bupati Badung, Gianyar, dan Wali Kota Denpasar untuk menyisihkan minimum 10 persen untuk pembangunan infrastruktur," tandas Gubernur Bali dua periode itu.