Gus AMI: Pemerintah Harus Dampingi UMKM untuk Dorong Gerakan `Bangga Buatan Indonesia`

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar atau Gus AMI mengaparesiasi kebijakan pemerintah yang membentuk Tim Pemulihan Ekonomi Nasional. Menurutnya, sinergitas dengan semua komponen harus dilakukan, tidak terkecuali UMKM.

Gus AMI menyampaikan, anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi koperasi dan UMKM mencapai 123 triryun. Dana itu dialokasikan untuk relaksasi, subsidi bunga kredit usaha rakyat serta program-program pemulihan ekonomi lainnya.

Upaya mengungkit perekonomian melalui koperasi dan UMKM, terangnya, membutuhkan kerja sama pemerintah, pemerintah daerah dan swasta dan dilakukan melalui banyak pendekatan. Tidak cukup dengan bantuan pembiayaan saja, dibutuhkan juga langkah yang komprehensif dan kebijakan yang tepat untuk dapat memanfaatkan dana yang cukup besar sehingga berdampak terhadap peningkatan ekonomi.

“Pemerintah diharapkan membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Hal ini yang paling utama. Karena dapat mengatasi lesunya permintaan. Pemerintah daerah diharapkan bisa membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan sirkulasi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM. Pasar-pasar dapat difungsikan kembali dengan protokol COVID-19 yang ketat. Sehingga aktifitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar. Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian,” ujar Gus AMI di Jakarta, Senin, 27 Juli 2020.

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, pemerintah harus melakukan konsolidasi dengan UMKM sehingga memiliki data yang lengkap. hal itu, tambahnya, agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.

"Selain itu, dibutuhkan konsolidasi data UMKM kita. Sehingga kita memiliki data komplit UMKM kita, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. Dengan pendataan yang benar, maka jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

"Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang dan potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM. Pendampingan terhadap UMKM sehingga punya kemampuan bankable sekaligus memanfaatkan sistem online. Saat ini baru 8 juta, atau 12,5 persen dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place,” tambahnya.

Gus AMI memaparkan, pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikaKasi produk, penyediaan jasa logistik (gudang dan pengiriman), serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja. "Pendampingan juga bisa dilakukan dengan melakukan sinergitas program-program pemerintah lainnya, seperti BLT dan BLT Dana Desa, sehingga konsumsi rumah tangga bisa naik. Tanpa upaya merangsang konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, UMKM akan jalan ditempat,” tegasnya.

Selain itu, Gus AMI mengimbau agar Pemerintah dan masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap UMKM dengan memprioritaskan belanja barang-barang buatan dalam negeri. "Kita mendukung gerakan `Bangga Buatan Indonesia` atau membeli produk-produk dalam negeri. Melalui gerakan ini akan menimbulkan multiple effect. UMKM bisa produksi, rakyat belanja dengan harga terjangkau dan pada akhirnya akan menggerakkan sektor ekonomi mikro,” pungkasnya.