Ratna Juwita Minta Pemerintah Tingkatkan Bantuan Pesantren Dalam APBN 2021

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari menyampaikan pandangan terkait RUU APBN tahun 2021. Pada kesempatan itu, Ratna yang mewakili Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta agar arah kebijakan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) harus mampu merespon tema-tema penting diluar sektor kesehatan, pemulihan ekonomi hingga reformasi sosial.

Menurutnya, salah satu tema penting yang harus difokuskan pemerintah tahun depan yakni pengelolaan Pesantren dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu, dirinya juga memberikan perhatian terkait penekanan bantuan produktif untuk pelaku UMKM.

"Mewakili FPKB saya meminta pemerintah untuk melanjutkan dan meningkatkan nilai program bantuan kepada Pesantren di 2021 dalam hal peningkatan kualitas pendidikan santri, pengajar, maupun fasilitas di lingkungan pesantren," kata Ratna dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Gubernur BI terkait agenda Penyampaian Pokok-pokokRUU APBN tahun 2021, Selasa, 1 September 2020.

Legislator asal Tuban, Jawa Timur itu menjelaskan bahwa perhatian dan komitmen anggaran kepada Pesantren merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU no.18 tahun 2019 tentang Pesantren. Selain itu, Ratna menegaskan bahwa sikap FPKB juga sangat tegas agar pemerintah kembali meningkatkan Dana Desa tahun 2021.

"Desa adalah ujung tpmbak negara untuk melakukan penanganan COVID-19 dan juga melakukan pemulihan secara langsung kepada rakyat. Maka, Dana Desa tahun 2021 harus ditambah menjadi Rp72 triliun untuk mendukung pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan ekonomi," ujarnya.

Ratna juga mengingatkan agar Dana Desa bisa diarahkan untuk penguatan BUMDesa dala rangka peningkatan ekonomi masyarakat Desa. Ia juga menuturkan bahwa FPKB terus mendorong agar pemerintah bisa lebih fokus untuk bantuan yang bersifar produktif supaya mampu menggerakkan UMKM dan kewirausahaan masyarakat.