Prioritas Penanganan Pandemi COVID-19, Komisi XI DPR Minta Proyek Lain Disetop

| Rabu, 21/07/2021 17:15 WIB
Prioritas Penanganan Pandemi COVID-19, Komisi XI DPR Minta Proyek Lain Disetop Drs Fathan Subchi (wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB). (Foto: twitter @DPR_RI)

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta agar semua proyek pemerintah selain penanganan COVID-19 disetop. Menurutnya, semua pihak harus berkonsentrasi pada penanganan wabah COVID-19 sehingga harus menjadi prioritas utama pemerintah saat ini.

Untuk itu, proyek-proyek yang tidak terkait penanganan pandemi sebaiknya ditunda, seperti rencana pembangunan Ibukota baru, penyuntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yang terlibat dalam proyek kereta api Jakarta-Bandung hingga utang luar negeri yang tidak terkait penanganan pandemi.

“Situasi sekarang tidak bisa dilakukan kebijakan business as usual. Penanganan ini membutuhkan banyak sumber daya dan sebaiknya fokus kita di sana. Pengalihan anggaran untuk proyek-proyek tersebut akan berdampak signifikan terhadap langkah pemerintah dalam menjaga kesehatan masyarakat dan recovery ekonomi. Saat ini, kita harus selesaikan bahaya di depan mata," ujar Fathan seperti dilansir dari laman resmi DPR RI, Rabu, 21 Juli 2021.

Politisi Fraksi PKB itu mendesak pemerintah memperketat pelaksanaan PPKM Darurat. Menurutnya, lebih baik bersakit-sakit selama tiga atau empat minggu, daripada terus terjadi lonjakan kasus COVID-19 yang mengancam peluang recovery ekonomi dalam jangka panjang.

“Kami berharap dengan kebijakan tersebut terjadi penurunan mobilitas sosial yang bisa menekan lonjakan kasus positif maupun kasus aktif yang saat ini menjadi tertinggi di dunia,” harapnya.

Selama pandemi berlangsung, jelas Fathan, ada peningkatan jumlah pengangguran yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2021 sebanyak 8,75 juta orang, year on year (YoY) dibandingkan periode sebelumnya sebanyak 6,93 juta orang. Selain itu, hingga kuartal I/2021 orang miskin bertambah menjadi 27,54 juta orang atau naik 1,12 juta orang dibandingkan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya.

"Ini menunjukkan perlunya refocusing atas penanganan pandemi. Kita jangan sampai terlambat melakukan langkah strategis. Hanya dibutuhkan tiga hal, setop proyek yang tak terkait penanganan pandemi, perketat PPKM Darurat, dan bangun industri pangan masyarakat,” tandasnya.

Tags : DPR RI , COVID-19 , Indonesia , PPKM Darurat