Tanggapan Sri Mulyani Diminta Presiden Jokowi Bereskan Utang ke Bulog Rp16 Triliun

RADARBANGSA.COM - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menanggapi soal utang Kementerian Keuangan sebesar Rp16 triliun ke Perum Bulog. Menurutnya, pembayaran baru akan dilakukan setelah ada audit dari Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

"Tagihan Bulog mekanisme kita dengan Bulog dan Bapanas kita akan lakukan pembayaran setelah ada audit BPKP," kata Menkeu dalam Konferensi pers di Kantor Kementerian Perekonomian, Senin, 6 November 2023.

Untuk itu, Sri Mulyani meminta BPKP melakukan audit lebih cepat sehingga tagihannya bisa segera disampaikan ke Kementerian Keuangan. "Jadi BPKP diminta audit lebih cepat sehingga tagihannya bisa disampaikan kepada kita, namun ini harusnya tidak ada masalah, Bulog Bapanas bisa dapat anggaran impor beras dan operasi pasar menggunakan dana perbankan yang kemudian kita akan bayar," tuturnya.

Sebelumnya, sebagaimana dikutip dari detik.com, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta Sri Mulyani untuk membayar tagihan senilai Rp 16 triliun.

"Tadi arahan presiden, bahwa Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) diminta segera melunasi tagihan Bulog yang terakumulasi Rp 16 triliun," ungkap Airlangga usai melakukan rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/11).