Bendera Merah Putih Simbol Pemersatu Indonesia

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima pataka merah putih yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dalam acara peringatan Maulid Nabi dan Hari Pahlawan yang diselengagarakan GP Ansor di Alun-alun Kajen Kabupaten Pekalongan, Kamis, 22 November 2018 malam.
Penyerahan pataka merah putih disaksikan langsung oleh Rais `Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Rais `Aam JATMAN Habib Lutfi bin Yahya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Pekalongan Asif Kholbihi dan ratusan undangan serta puluhan ribu Ansor-Banser se Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.
Pataka Merah putih tersebut sebelumnya diarak selama 41 hari dalam acara `Kirab Satu Negeri` yang digelar GP Ansor beberapa waktu lalu. Gus Yaqut menyebut bahwa selama 41 hari perjalanan Kirab tersebut, tidak mudah membawa panji-panji Merah Putih karena banyak tantangan, hambatan dan rintangan yang terjadi.
Pada kesempatan itu, Gus Yaqut menegaskan bahwa bendera Merah putih merupakan satu-satunya bendera yang boleh berdiri tegak di Indonesia. Karena, lanjutnya, Merah putih telah memberikan bukti bisa menaungi perbedaan dan keberagaman.
"Karena perbedaan, keragaman dan kebhinekaan adalah keniscayaan bagi Indonesia. Tidak boleh ada bendera selain merah putih yang berdiri tegak di negeri ini," tegasnya.
Sementara itu, usai menerima pataka Jokowi menyatakan apresiasi kepada GP Ansor karena selalu berada di garis depan dalam menjaga bangsa ini. "Menjaga Pancasila, menjaga Bhineka Tunggal Ika, menjaga NKRI, menjaga UUD 1945 dan menjaga Indonesia dari aksi separatisme dan terorisme," ujar Jokowi.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Cak Udin Sebut Pembangunan Harus Selaras dengan Nilai Pancasila
-
Sevilla Rebut Trofi Juara Liga Europa Usai Tundukkan AS Roma via Adu Penalti
-
Hari Lahir Pancasila, Presiden Jokowi Tegaskan Indonesia Tidak Dapat Didikte Negara Lain
-
Di OKU Timur, Gus Imin Serukan Pancasila Karya dan Milik Anak Bangsa
-
Anggota Baleg DPR Dukung Penguatan Lembaga Ombudsman