Wapres JK Menilai Wajar Parpol Koalisi Minta Jatah Menteri

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua Dewan Pengarah TKN Jokowi-Ma`ruf Amin, Jusuf Kalla menilai lumrah dan wajar keinginan partai politik yang terang-terangan menuntut kursi menteri. Pasalnya, partai tersebut memberikan dukungan kepada capres-cawapres.

"Ya partai pendukung presiden, yang dapat kursi di DPR, berhak mendapat jatah menteri; itu berhak karena juga Pemerintah butuh dukungan di DPR," kata JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu 10 Juli 2019.

JK justru balik mempertanyakan jika mereka tidak memiliki keterwakilan di jabatan kementerian. Jika demikian, JK menyatakan kabinet bakal kesulitan mendapat dukungan parlemen.

“Kalau mereka tidak ada wakil di kabinet, bagaimana Pemerintah mendapat dukungan di DPR dari partai bersangkutan,” terang JK.

JK menegaskan partai boleh saja meminta jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya untuk di kabinet baru nanti.

Namun, lanjut JK, partai tidak boleh lupa bahwa keputusan pengisian posisi menteri di pemerintahan adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Silakan saja. Tapi yang menentukan siapa, berapa, itu Presiden. Selama parpol mengusulkan, itu silakan saja," kata JK sebagaimana dilansir Antara.