Kemendesa dan Kemendagri Sama-sama Urus Desa, Gerbang Tani: Baiknya Satu Pintu

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam kurun waktu lima tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah banyak kemajuan.

Ketua Pokja Masyarakat Sipil Kemendesa PDTT, Idham Arsyad berujar, keberhasilan ini merupakan prestasi terbaik masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan mandat UU Desa didukung komitmen politik yang kuat dari Pemerintah Pusat.

"Kemajuan di bidang pembangunan infrastruktur Desa sangat nyata kontribusinya dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat desa seperti pembangunan jalan tani, embung, tambatan perahu, juga termasuk pembangunan infrastruktur yg memperlancar dan mendekatkan akses pelayanan publik ke warga desa,” ujar Idham dalam keterangan tertulisnya, Jumat 2 Agustus 2019.

Namun demikian, Idham melihat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintahan Jokowi-KH.Ma`ruf Amin ke depan.

Secara khusus Ketua Gerbang Tani ini menanggapi pembagian urusan desa dimana pemerintahan desa di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri sedang urusan pembangunan dan pemberdayaan dibawah kewenangan Kementerian Desa PDTT.

Pembelahan kebijakan ini mengakibatkan aturan mengenai desa menjadi tumpang tindih. Pun demikian pemerintah desa di lapangan kesulitan dalam melaksanakan kebijakan setingkat Peraturan Menteri.

"Pembelahan urusan desa ini tidak sejalan dengan mandat UU Desa, Desa jadi terkena tsunami regulasi yang terkadang satu sama lainnya tidak sinkron, seperti Permendagri No.114/2014 versus Permendesa No.1/2015,” tegas Idham.

Karenanya Idham berharap Pemerintah mengembalikan ruh UU Desa dengan menyatukan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan desa dalam satu kementerian dan lembaga saja.