Banyak Lembaga Negara Terpapar Radikalisme, Jazil Usul Penguatan Empat Pilar Kebangsaan

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Pimpinan MPR RI menggelar rapat yang mengagendakan pembagian tugas-tugas wakil ketua dan Badan MPR RI. Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid menempati tugas sebagai Waka MPR yang membidangi hubungan antar lembaga negara, Rabu, 9 Oktober 2019.

Jazil menyampaikan, pembagian tugas Waka MPR tersebut diputuskan melalui musyawarah mufakat bersama seluruh pimpinan. Melalui tugas bidang hubungan antar lembaga negara, lanjutnya, ia akan fokus untuk mensosialisasikan nilai-nilai empat pilar kebangsaan kepada lembaga negara.

"Kita fokus mensosialisasikan empat pilar kebangsaan kepada lembaga negara. Penguatan empat pilar ini juga bagian upaya deradikalisasi, karena sebagaimana kita tahu, sudah banyak lembaga-lembaga negara yang terpapar radikalisme," kata Jazil di gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta.

Baca Juga: Sah! Jazilul Fawaid Jadi Wakil Ketua MPR RI 2019-2024

Jazil menambahkan, langkah-langkah strategis akan segera disusun untuk merealisasikan tugasnya tersebut. "Ini segera akan kita realisasikan. Karena empat pilar kebangsaan kan akan tetap berlaku untuk semua lembaga negara meski mungkin ke depan akan ada perubahan nomenklatur kementerian," terangnya.

Selain itu, terkait amanat sidang MPR pada sebelumnya tentang amandemen dan GBHN, Jazil juga mengatakan akan segera melakukan konsultasi dengan lembaga atau kementerian terkait. "Ya itu juga nanti akan kita konsultasi dulu," imbuhnya.

Baca Juga: PKB Utus Jazilul Fawaid Jadi Pimpinan MPR RI

Sebagaimana diketahui, pimpinan MPR RI periode 2019-2024 berjumlah 10 orang. Berikut pembagian tugas ketua dan wakil ketua MPR RI.

Koordinator Umum: Bambang Soesatyo
Koordinator bidang sosialisasi 4 pilar: Ahmad Basarah
Koordinator bidang Penyerapan Aspirasi: Lestari Moerdijat
Koordinator bidang pengkajian ketatanegaraan: Syarif Hasan
Koordinator bidang penganggaran: Fadel Muhammad
Koordinator bidang komisi kajian dan ketatanegaraan: Ahmad Muzani
Koordinator persidangan: Zulkifli Hasan
Koordinator bidang hubungan antar lembaga negara: Jazilul Fawaid
Koordinator bidang pelaksanaan ketetapan MPR: Hidayat nur Wahid
Koordinator monitor dan evaluasi: Arsul Sani.