Komisi IX Minta BPOM Tingkatkan Pengawasan Obat dan Makanan

| Rabu, 20/11/2019 20:20 WIB
Komisi IX Minta BPOM Tingkatkan Pengawasan Obat dan Makanan Komisi IX DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPOM di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa (19/11). (Foto: twitter @DPR_RI)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Komisi IX DPR RI mendesak Badan Pengawsan Obat dan Makanan (BPOM) RI untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan dalam penyerapan anggaran dan rencana realokasi anggaran yang tidak terserap untuk program dan kegiatan yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sesuai dengan mekanime yang berlaku.

“BPOM perlu melakukan langkah-langkah percepatan dalam penyerapan anggaran yang kegiatannya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kepala BPOM membahas evaluasi anggaran BPOM tahun 2018 dan pelaksanaan anggaran tahun 2019 di Ruang Komisi IX DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 19 November 2019.

Baca Juga: Komisi IX: Kasus Jenazah Khalif Bukti Sistem Kesehatan Indonesia Ruwet

Selain itu, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Komisi IX DPR RI mendesak BPOM untuk mengutamakan upaya pencegahan dalam keseluruhan proses pengawasan obat dan makanan. “Sehingga ada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang sesuai standar keamanan dan mutu untuk pencapaian derajat kesehatan,” jelas Ninik, sapaan akrab Nihayatul.

Kemudian, lanjut legislator PKB itu, pihaknya juga mendesak BPOM untuk mengambil langkah strategis dalam rangka meningkatkan daya saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang obat dan makanan, termasuk mengintensifkan pendampingan dalam proses pemenuhan standar dan perizinan. “Kami berharap BPOM dapat meningkatkan daya saing UMKM, serta membantu dalam proses pemenuhan standar dan perizinan,” tuturnya.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga mendesak BPOM untuk terus mengintensifkan pengawasan terhadap produk obat dan makanan, termasuk pangan jajanan anak sekolah (PJAS) melalui kemitraan bersama kementerian/lembaga terkait, pemerintah daearah dan meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay juga meminta BPOM untuk melakukan langkah-langkah penyerapan anggaran. “Penyerapan anggaran pegawai baru 84 persen, anggaran belanja barang baru 74 persen dan anggaran belanja modal baru 59 persen. Padahal sebentar lagi akhir tahun, ini perlu dievaluasi, apa kendalanya kita akan cari solusi," terang politisi PAN itu.

Baca Juga: Dalami Masalah BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR Kembali Panggil Fachmi Idris

Terkait wewenang BPOM, Saleh mengatakan pihaknya akan berupaya memperkuat BPOM melalui payung hukum. “BPOM merupakan lembaga yang tugas dan fungsinya besar, tapi organisasinya belum menyentuh sampai kabupaten dan kota. Saat ini hanya ada di provinsi, sangat tidak efektif untuk mengawasi seluruhnya. Kita ingin ada upaya penguatan melalui payung hukum untuk membuat perubahan besar di BPOM dalam pengawasan obat dan makanan,” ujarnya.

Tags : DPR RI , BPOM , Nihayatul Wafiroh , Komisi IX