Komisi X DPR Pertanyakan Restrukturisasi Kemenparekraf

| Rabu, 29/01/2020 21:35 WIB
Komisi X DPR Pertanyakan Restrukturisasi Kemenparekraf Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI). (Foto: dprgoid)

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Komisi X DPR RI mempertanyakan restrukturisasi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif memang baru digabungkan pada periode pemerintahan saat ini, sehingga banyak pos-pos jabatan baru sehingga perlu waktu penyesuaian untuk stabilitas kinerja kementerian.

“Pengalaman yang sudah, strukturisasi ini butuh waktu lama. Kami telah menerima catatan bagi Kemendikbud yang melakukan hal sama, karena struktur baru banyak menempatkan pelaksana tugas (Plt). Risikonya adalah kita melihat agenda kerja dan kinerja jadi agak terhambat karena belum definitifnya pejabat-pejabat yang ada di Kemendikbud,” ungkap Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin Raker dengan Menparekraf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020.

Baca Juga: Komisi X Minta BNSP Terbitkan Sertifikasi Profesi Bagi Lulusan Pendidikan Vokasi

Jelang 100 hari kepemimpinan Presiden Joko Widodo, banyak yang harus dikritisi dari restrukturisasi di sejumlah kementerian ini. Komisi X DPR RI, kata Syaiful, ingin mengetahui sejauh mana progres yang sudah dilakukan Kemenparekraf soal ini.

“Komisi X merasa penting meletakkan dasar-dasar kebijakan dan kepemimpinan jelang 100 hari ini. Kalau 100 harinya kedodoran, biasanya ke sananya kedodoran. Terminal pertama 100 hari ini kita berharap pekerjaan rumah Kemenparekraf yang belum maksimal dan belum memenuhi target supaya dipercepat,” tuturnya.

Baca Juga: Komisi X DPR Dukung Kemenparekraf Susun Rencana Induk Pariwisata Nasional Terintegrasi

Ditegaskan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dengan adanya penggabungan ekraf dan pariwisata ke dalam satu kementerian, pasti akan terjadi silang program kerja antar-eselon I. Dan perubahan program kerja jadi keniscayaan. “Perubahan program dan kegiatan kementerian wajib mendapat persetujuan dari DPR dalam hal ini Komisi X,” tegas Syaiful.

Tags : DPR RI , Kemenparekraf , Restrukturisasi , Syaiful Huda