Marwan Jafar Dorong BUMN Memberdayakan Desa

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar mengapresiasi langkah Menteri BUMN, Erieck Tohir membenahi total sejumlah BUMN akhir-akhir ini. Momentum langka ini, kata Marwan, sebaiknya terus dilanjutkan dengan terukur, terbuka serta dilakukan secara berkelanjutan.

“Selain itu, serangkaian kebijakan positif tersebut perlu juga tetap mempertimbangkan pakem fungsi BUMN agar dapat meraih keuntungan dan sukses menunaikan tugas-tugas sosial,” kata Marwan dalam keterangannya, Rabu, 26 Februari 2020.

“Nah, terutama dalam konteks menuntaskan penugasan tugas publik alias sosial (public social offer, PSO) itulah saya menyarankan agar BUMN-BUMN kita mampu semakin mendorong berbagai aspek upaya memberdayakan warga masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia,” imbuh Marwan.

Menurut Marwan, BUMN-BUMN yang memiliki banyak direksi dan karyawan profesional, kreatif dan inovatif pasti mampu menuntaskan tugas sosial itu. Ada banyak aspek permasalahan untuk memberdayakan warga masyarakat desa, termasuk daerah tertinggal serta kawasan beberapa kawasan transmigrasi yang bisa didorong BUMN.

Mulai dari pembangunan ifrastruktur jalan, jembatan, sekolah- sekolah, puskesmas-puskesmas atau posyandu hingga sektor pertanian, perkebunan rakyat serta pesisir dan pengembangan daerah perbatasan terluar atau terdepan dengan batas negara tetangga.

“Saya percaya cukup banyak BUMN yang mampu mendorong meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat di ketiga daerah serta kawasan yang saya sebutkan tadi. Nilai-nilai seperti pandangan positif atau BUMN makin mendapat simpati publik, juga menjadi pembeda dibanding dengan institusi semacam BUMN di negara lain yang semata mengejar keuntungan. Saya meyakini juga, BUMN bahkan bisa mendorong percepatan pemberdayaan perdesaan tersebut," tutur wakil rakyat dari Dapil Jateng 3 ini.

Ia pun mengingatkan sejumlah fondasi buat memperkuat perekonomian atau meningkatkan kehidupan  perdesaan mulai dari pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES), mewujudkan desa-desa wisata, perbaikan irigasi pertanian, menambah jaringan listrik,  satu desa satu produk unggulan (one village òne product) hingga bergulirnya dana desa yang tidak sedikit.

“Semua pondasi ini sudah saya letakkan dasar-dasarnya secara inovatif sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” kata mantan Menteri Desa-PDTT itu.

Marwan juga tercatat menggagas dan mewujudkan nomenklatur nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Artinya, ia berhasil menggabungkan atau mensinergikan tiga unsur dari  Kemendagri, Kementerian PDT dan Kemenakertrans, di mana transmigrasi masuk ke nomenklatur kementerian baru tersebut.