Hari Lahir Pancasila, Ketua DPR RI Ajak Masyarakat Gotong Royong Cegah COVID-19

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Karakter gotong royong masyarakat Indonesia tetap tampil mengemuka di tengah wabah Corona (Covid-19) yang melanda negeri. Sesama anggota masyarakat saling tolong ketika ada warganya yang terserang virus Covid-19. Ini cerminan yang sesuai dengan ideologi Pancasila.

“Gotong royong adalah jiwa bangsa Indonesia, jiwa persaudaraan, jiwa kekeluargaan, dan jiwa kerja bersama,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin, 1 Juni 2020.

Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, Penanggulangan pandemi Covid-19 membutuhkan kerja bersama berupa gotong royong dari semua komponen bangsa, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Ia mencontohkan, di Cimahi, Jawa Barat ada satu daerah yang antartetangganya rukun membantu menyediakan makanan untuk salah satu warganya yang sedang menjalani isolasi mandiri karena dinyatakan positif Covid-19. Lalu, di Desa Jambanan, Sragen, Jawa Tengah, salah satu warga desanya pulang ke rumah setelah dinyatakan sembuh dari virus Covid-19. Warga setempat menyambutnya dengan meriah seperti acara syukuran.

"Di daerah pemilihan saya yang meliputi Solo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo juga antarwarga saling membantu bersama-sama menghadapi dampak sosial ekonomi pandemi Covid-19," ungkap legislator dapil Jawa Tengah V itu.

Hari lahir Pancasila ini, lanjut Puan, sangat tepat menjadi refleksi di tengah pandemi Covid-19. Salah satu paham yang terkandung dalam Pancasila adalah gotong royong. “Gotong royong dijelaskan mendiang Presiden Soekarno sebagai gambaran satu usaha, satu amal, dan satu pekerjaan. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, dan perjuangan bantu-binantu bersama," ujarnya.

"Saya tekankan kembali, Indonesia saat ini butuh Gotong Royong Berskala Besar. Sebagai bagian dari Gotong Royong Berskala Besar, kami di DPR RI selama beberapa bulan terakhir memfokuskan tugas konstitusional kami dalam melawan Covid-19. Melalui fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi DPR. Lebih dari 150 rapat DPR RI pada masa persidangan periode 30 Maret 2020 hingga 12 Mei 2020 berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 dan dampaknya," urai Puan lebih lanjut.

Mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru dalam melaksanakan New Normal, agar tidak memunculkan kebingungan baru di masyarakat. Dikatakan Puan, diperlukan pra kondisi dan protokol yang dipahami bersama dengan masyarakat, sebab rincian New Normal untuk setiap jenis kegiatan dan wilayah tentu berbeda-beda.