Legislator PKB, Abdul Wahid Ajak PT Pulau Sambu Berdayakan Petani Kelapa

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Abdul Wahid melakukan kunjungan kerja ke PT. Pulau Sambu, Indragiri Hilir, Sabtu 25 Juli 2020 lalu.

Dalam kesempatan itu, legislator PKB asal Riau ini mengajak perusahaan Pulau Sambu agar memberdayakan serta membeli kelapa dari petani, "Saya menerima banyak sekali pengaduan dari masyarakat, selain antrian bongkar yang memakan waktu lama, ada juga isu Sambu stop beli kelapa petani. Kunjungan saya akhir desember 2019 lalu hari ini saya tagih jawabannya," jelas Abdul Wahid.

Pimpinan Sambu Guntung, Minandar didampingi Humas Ahlin Ginting memgklarifikasi isu liar yang berkembang dimasyarakat, bahwa tidak benar sambu berhenti membeli hasil kebun masyarakat.

"Sambu ini 90% bahan bakunya dari hasil kebun masyarakat pak, tidak benar kalau kita stop beli, beberapa bulan belakangan kita memang menumpuk, 14 Crane Bongkar kita 24 jam, gudang menumpuk sampai dijalan-jalan belakang," jelas Minandar.

"Memang kita ada tampung kelapa dari Sulawesi dan Kalimantan, itu sejak tahun lalu sebelum Pandemi Covid-19 sudah kontrak membeli pak, tidak mengkin kita putus karena sudah kontrak, tapi Juli ini terkahir," tambahnya. 

Humas Ahlim Ginting juga menjelaskan bahwa bukan berhenti membeli tapi memindahkan dari Sambu Enok ke Sambu Guntung, "Yang isu berhenti membeli itu terjadi di Sambu Enok Pak, di sana yang seharusnya membeli kelapa kering (kopra) beberapa bulan terakhir membantu menampung beli kelapa bulat, karena penuh distop sementata dan diarahkan ke Sambu Guntung, itu sebenarnya pak, kalau di Guntung dan P. Burung 24 jam menampung terus," jelas Ginting.

Begitu juga kata Wakil Ketua DPRD Indragiri Hilir, Edi Gunawan yang meminta agar PT. Pulau Sambu memprioritaskan petani yang menjual disekitaran PT. Pulau Sambu, "Petani kita yang dari daerah sini kalau bisa jangan ikut antrian yang lama-lama itu pak, dikhususkan tempat bagi mereka hingga tidak lagi antri, tetapi langsung bongkar," pinta Anggota DPRD 3 periode ini.

Sementara itu, terkait pelaksanaan kegiatan dana CSR Abdul Wahid juga meminta agar pemberdayaan bagi petani diperioritaskan, "Kalau bisa CSR-nya untuk memberdayakan petani kita pak, menjaga kebun mereka agar tetap produktif dan berkualitas, apalagi Sambu inikan pasokan dari petani, apakah pupuk atau normalisasi sungai atau menanggul kebun yang terancam intrusi air laut," ungkapnya.