Penyerapan Anggaran Program Bedah Rumah PUPR Capai Rp.2,46 Triliun

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Perumahan terus menggulirkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah. Program ini dilaksanakan untuk peningkatan kualitas rumah di 449 kabupaten/kota dan membangun baru di 151 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp 4,69 triliun.

Tercatat hingga 23 Juli 2020, realisasi BSPS sudah 52,5% senilai Rp 2,46 triliun dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 101.771 orang. Salah satu kabupaten yang masuk dalam program BSPS tahun 2020 dan telah disalurkan bantuan program tersebut adalah Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan alokasi anggaran Rp 23,62 miliar untuk 1.350 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 23 kecamatan.

"Diharapkan dengan bantuan sebesar Rp 17,5 juta per unit rumah tersebut masyarakat bisa lebih bersemangat dalam membangun hunian yang layak huni," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono seperti dikutip dari laman pu.go.id.

Dia menegaskan, program BSPS ini dilakukan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT). Tujuannya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran.

"Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk menghuni rumah yang layak, sekaligus membuka lapangan pekerjaan sebagai tukang untuk rehabilitasi rumah. Saya harap program ini dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman," kata Menteri Basuki.

Direktur Rumah Swadaya Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR KM Arsyad dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa II Kiagoos Egie Ismail saat kegiatan Penyerahan Program BSPS di Soreang, pada baru-baru ini mengatakan, penyaluran BSPS di Kabupaten Bandung merupakan bagian dari tahap I bedah rumah di Jawa Barat dengan alokasi sebesar Rp 243,28 miliar. Anggaran tersebut untuk bedah rumah sebanyak 13.902 unit tersebar di 17 kabupaten/kota di Jawa Barat.

Ia mengatakan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Perumahan akan terus mendorong peningkatan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni, dengan didukung Pemerintah Daerah melalui berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan meningkatkan akses terhadap tempat tinggal yang layak huni dan dilengkapi dengan prasarana yang memadai untuk seluruh masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan upah kerja Program BSPS kepada para tukang bangunan yang terlibat. Bentuk bantuan yang diberikan tidak berupa uang tunai melainkan bahan bangunan yang digunakan untuk membangun.

Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk peningkatan kualitas adalah Rp 15 juta untuk material bahan bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. Sehingga total biaya yang untuk peningkatan kualitas rumah swadaya (PKRS) satu unit hunian adalah sebesar Rp 17,5 juta.