Dihadapan Erick Thohir, Ketum PBNU Minta Kesejahteraan Jangan Hanya Dimiliki Satu Kelompok

JAKARTA, RADARBANGSA.COM - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj melakukan pertemuan dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Tohir di kediamannya, kompleks Pondok Pesantren Al-Tsaqafah, Jakarta Selatan, Jumat, 4 September 2020. Kepada Erick Tohir, Kiai Said menyampaikan peluang masyarakat untuk mengakses bantuan modal usaha darai pemerintah yang sangat kecil.

Kejadian itu, menurut Kiai Said, mengakibatkan tidak meratanya kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Akses bantuan modal hanya didapatkan bagi mereka yang dinilai layak oleh pemerintah. Akhirnya yang kaya dan sejahtera hanya kelompok tertentu saja.

"Akses perbankan sangat sulit, berliku-liku, ini yang terjadi di bawah seperti itu. Memang ada program KUR, tapi masih banyak rintangan. Jangan sampai kekayaan dimiliki oleh kelompok-kelompok itu saja," kata Kiai Said.

Kiai Said menegaskan, kesulitan itu misalnya terdapat pada banyaknya syarat administrasi yang harus dipenuhi masyarakat dan prosedurnya yang berbelit-belit. Hal ini telah menyebabkan pelaku usaha kecil di Indonesia tak banyak yang tersentuh bantuan modal.

Atas persoalan ini, Kiai Said menyarankan kepada pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam mengakses bantuan modal usaha. Bagi Kiai asal Cirebon ini, pemerataan sosial ekonomi warga menjadi hal penting dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Kiai Said mengatakan keyakinannya bahwa Erick Thohir selaku Menteri BUMN dapat mengakomodasi kendala pelaku usaha kecil dan secara bersama-sama dapat memulihkan ekonomi nasional. "Saya yakin dan percaya Pak Erick juga akan sanggup melaksanakan amanah sebagai Ketua komite. Mari sama-sama gandengan tangan yang pasti akan diridhai Allah," tuturnya.

Erick Thohir yang mendapatkan laporan dari Ketua Umum PBNU tersebut langsung memberikan tanggapan. Menurut Erick akhir September tahun ini bantuan produktif bagi usaha mikro segera terealisasi. Tidak hanya itu, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 2,4 juta per usaha mikro.

"Usaha mikro ini adalah usaha yang tadi pak kiai sampaikan, yang benar-benar kecil. Jadi jumlahnya kurang lebih 12 juta diambil datanya dari bank wakaf. Ini hibah, langsung, bukan pinjaman dan lain-lain. Jumlahnya 12 juta, data yang terkumpul hari ini baru sembilan juta. Dan ini yang akan kita lakukan segera," katanya.