Gus Yaqut Menilai Desakan Erick Thohir Dicopot Bernuansa Politis

JAKARTA, RADARABNGSA.COM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyebut kalangan yang meminta Menteri BUMN, Erick Thohir mundur dianggap memiliki agenda politik tersembunyi.

“Menteri itu kan pembantu Presiden. Kalau pembenahan yang dilakukan dirasa tidak on the track kan pasti ditegur sama bosnya. Justru saya melihat, mereka yang mempersoalkan kinerja Erik Thohir ini punya agenda politik tersembunyi,” ujar Gus Yaqut (sapaan karibnya), Selasa, 6Oktober 2020.

Gus Yaqut menilai pembenahan yang dilakukan Erick Thohir kepada perusahaan plat merah sudah tepat. Selain itu, Erick juga sudah menunjukan kinerjanya baik kapasitasnya sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maupun sebagai Menteri BUMN.

Dia mencontohkan dalam hal penanganan Covid-19, Erick sudah bekerja keras secara agresif untuk menghadirkan vaksin melalui penguatan perusahaan BUMN Farmasi untuk menopang infrastruktur kesehatan nasional.

“Soal penanganan Covid-19, siapapun yang menangani jika tidak didukung dengan insfrastruktur kesehatan yang kokoh pasti akan mengalami kesulitan. Tapi Erick Thohir ini terlihat agresif ketika mencari vaksin. Saya pikir ini positif untuk menopang infrastruktur kesehatan di negeri ini yang masih lemah. Soal hasil, tentu perlu waktu. Kita tunggu saja,” urainya.

Erick Thohir baru-baru ini bertandang ke Korea Selatan (Korsel) untuk menjajaki kerjasama terkait vaksin. Selain itu, penjajakan kerjasama juga dilakukan dengan perusahaan farmasi dunia lainya seperti Genexine, CanSino, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan Novafax.

Saat ini kerja sama sudah dilakukan antara Biofarma dengan Sinovac dari Cina, Kimia Farma dengan G42 dari UEA, pemerintah juga terus mendorong percepatan produksi vaksin dalam negeri yakni vaksin merah putih.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir banyak diserang oleh sebagian kelompok yang tidak nyaman dengan kebijakan transformasi BUMN yang digaungkannya itu.

Pihak tersebut mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot Erick baik selaku Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) maupun sebagai menteri BUMN.