Sintang Banjir, Gerbang Tani: Pemerintah Abai Terhadap Masalah Reforma Agraria

RADARBANGSA.COM - Banjir di Kabupaten Sintang selama 3 minggu terakhir menyebabkan 12 dari 14 kecamatan di Sintang terendam. Ribuan warga mengungsi dan sejauh ini menelan 3 korban jiwa. Meluapnya debit air di sungai Kapuas dan sungai Melawi tersebut dipicu oleh hujan yang sangat lebat dan deforestasi hutan kalbar secara massif.

Menurut Idham Arsyad, mengutip data yang dikeluarkan oleh Greenpeace dan REDD ++, “DAS Kapuas dan Melawi habis oleh perkebunan sawit, jadi kita melihat pemerintah sangat memanjakan Sawit dan abai terhadap masalah lingkungan,” katanya.

Merujuk pada data global forest watch, lanjut Idham, dari tahun 2002-2020 kalbar kehilangan 1.25 juta ha hutan primer basah, menyumbang 36% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Sepanjang 2001-2019 hutan Kalimantan berkurang 4 juta ha dari total 28.9 juta ha. Sedangkan analisa REDD ++ Kalbar pada 2020 menyebutkan rata-rata deforestasi kalbar seluas 68.840 ha dan degradasi hutan mencapai 10.837 ha/tahun.

“Pemerintah sangat mementingkan bisnis. Apalagi cuitan Bu Menteri Kehutanan sangat mewakili apa yang menjadi ruh dari pemerintah sekarang, bahwa pembangunan tidak boleh kalah oleh isu lingkungan. Apa yang menjadi kekhawatiran pada saat UU Ciptaker disahkan terbukti sekarang, kewajiban atas hutan minimal 30% di sekitar sudah tidak ada, sehingga perkebunan semakin ekspansif menggarap lahan," sambungnya.

“Beda halnya jika lahan itu diberikan kepada Masyarakat adat dan Petani, gak mungkin masyarakat adat akan merusak tanahnya sendiri,” sambungnya.

Ketua Umum DPN Gerbang Tani itu menjelaskan bahwa sampai saat ini program reforma agraria belum berjalan. Yang ada saat ini hanyalah sertifikasi atas tanah yang digara, “Persoalan utama reforma agraria yaitu penyelesaian ketimpangan agraria sama sekali tidak diselesaikan," katanya.

"Belajar dari apa yang terjadi di Kab. Sintang, kami melihat ke depan masalah banjir akan sering terjadi di berbagai wilayah, mengingat deforestasi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia," tambahnya.

Karena itu, Idham mengatakan, pemerintah harus menghentikan sikap jor-joran mengakomodasi pembabatan hutan atas nama pembangunan, "Dan kami meminta agar reforma agrarian segera dijalankan agar hutan dapat dijaga oleh masyarakat adat dan Petani. Kami haqul yakin, kearifan lokal masyarakat adat kita tidak mungkin akan menyebabkan hutan gundul yang pada akhirnya akan menyebabkan bencana parah melanda Indonesia," katanya.