Realisasi APBD Rendah, Mendagri Tegur Sejumlah Pemerintah Daerah

RADARBANGSA.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian menegur sejumlah pemerintah daerah yang realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) mereka masih terbilang rendah. Hal itu disampaikan Tito setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar daerah segera mempercepat realisasi belanja daerah.

"Percepatan realisasi APBD menjadi salah satu arahan Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet paripurna," kata Tito dalam keterangannya, Kamis, 25 November 2021.

Dijelaskannya, realisasi belanja APBD juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional seperti halnya APBN. Menurut Tito, belanja daerah akan mendorong bertambahnya uang beredar di tengah masyarakat yang berdampak pada peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

"Karena kita tahu bahwa lebih dari Rp700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang," jelasnya.

Untuk mendorong percepatan realisasi APBD, Mendagri akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai realisasi APBD setiap minggunya. Kemendagri juga akan menerjunkan tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah ke daerah untuk memantau percepatan realisasi tersebut.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah per 19 November 2021, dari 34 provinsi, hanya 8 provinsi yang angka realisasi belanja APBD-nya di atas 70 persen. Sementara itu, 26 provinsi lainnya realisasi belanja APBD diketahui masih di bawah 70 persen.

Daerah-daerah tersebut, di antaranya Provinsi Papua, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Bara, Sulawesi Tenggara, dan Jambi. Data Kemendagri juga mencatat ada kabupaten dengan realisasi belanja APBD-nya di bawah 50 persen, yakni Tolikara, Penajam Paser Utara, Yalimo, Mamberamo Raya, Mahakam Ulu, Pegunungan Arfak, Lahat, Enrekang, Raja Ampat, dan Kupang.

Selain itu, kota dengan realisasi belanja yang masih terbilang rendah, di antaranya Cimahi, Tanjung Balai, Sorong, Sibolga, Bau-Bau, Batu, Kendari, Singkawang, Subulussalam, dan Palembang.