Anggia Dorong Pemerintah Serius Tangani Pengolahan Limbah Industri

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta pemerintah lebih serius menangani pengelolaan limbah industri, terutama yang terkait erat dengan ekosistem di industri perikanan. Anggia menegaskan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja sekaligus inspeksi mendadak ke Kawasan Industri Perikanan Muara Baru, Jumat, 8 April 2022 pagi. 

"Banyak pengaduan masyarakat perihal bau dan limbah dari industri pengolahan ikan. Sebagai bagian penting dari sumber daya laut kita, pengolahan ikan seyogjanya perlu dikelola secara baik dari semua aspeknya. Mulai pembuangan limbahnya, saluran dan drainase di lingkungan sekitar industri, kerawanan adanya pencemaran air, hingga aspek kebersihan, kenyamanan, dan keamanan terhadap lingkungan masyarakat sekitar," ujar Anggia.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, ikan sebagai sumber protein yang sangat penting bagi masyarakat, utamanya bagi tumbuh kembang anak, akan berkurang nilai gizinya jika diolah di lingkungan yang kurang bersih. "Harus seimbang antara misi industri perikanan dengan lingkungan pengolahannya. Jangan salah satunya dikorbankan. Lingkungan yang kotor justru berbahaya, dan akan sangat berpengaruh terhadap ekosistem sekitarnya. Karena itu wajib hukumnya ada pembenahan holistik dalam tata kelola industri perikanan kita," ujarnya.

Dalam inspeksi tersebut, Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi IV Sudin, didampingi Mitra dari Dirjen PSDKP, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi dan Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 

Kunjungan tersebut melakukan pengecekan saluran-saluran air yang berada di dalam kawasan. Ditemukan bahwa kondisi air di dalam saluran air berwarna hitam dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bahkan beberapa saluran air ditutup dengan beton tebal untuk menghindari banjir.

Tim Kunker Komisi IV DPR RI selanjutnya melihat fasilitas penampungan air limbah mandiri perusahaan-perusahaan dan menemukan ada satu perusahaan yang baru membangun instalasi pengolahan air limbah serta baru mengurus perizinan lingkungan. Selain itu, pengelolaan limbahnya juga sangat buruk dan mencemari lingkungan. Ditjen Gakkum KLHK pun menyegel instalasi pengolahan limbah tersebut.

"Langkah penyegelan ini sudah tepat. Ke depan perlu perbaikan serius agar perusahaan-perusahaan di bidang perikanan juga membenahi pengelolaan limbahnya. Itu tanggung jawab mereka. Jangan sekadar memikirkan profit semata," ujar Anggia.