Komisi V DPR RI dan Kemendes Sepakat Dukung Program Prioritas Masyarakat Desa

RADARBANGSA.COM - Komisi V DPR RI bersama dengan Kementerian desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Tansmigrasi (Kemendes PDTT) sepakat mendukung program prioritas berbasis masyarakat desa. Kesepakatan ini diperoleh usai rapat kerja, demi mendukung program prioritas masyarakat desa maka kedua belah pihak akan berupaya menambah anggaran 2023 di Kemendes.

“Komisi V DPR RI bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI,” kata Ridwan Bae dilansir dari laman resmi DPR RI, Selasa, 31 Mei 2022.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, pada Senin (30/5), Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, menjabarkan beberapa rencana program kerja Kemendes PDTT dalam rangka mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 yang bertema Peningkatan Produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dia memaparkan delapan rencana program kerja Kemendes PDTT tahun anggaran 2023. Pertama, terkait dengan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa. Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kesehatan warga desa, serta yang ketiga terkait upaya penanggulangan masalah pengangguran di desa.

Keempat menurut Gus Halim adalah mendorong pemulihan dunia usaha desa dengan cara merevitaliasi BUM Desa dan BUM Desa Bersama serta Desa Wisata. Untuk yang keenam adalah pembangunan desa rendah karbon dan transisi energi melalui pengembangan desa perhutanan sosial serta rehabilitasi mangrove dan Kawasan pesisir.

Sedangkan rencana ketujuh adalah percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui pembangunan desa cerdas (smart village) serta pemberdayaan masyarakat lewat program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (pamsimas).

“Yang ke delapan terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah dengan menginventarisasi dan pemetaan HPL (hak pengelolaan lahan) di Kawasan transmigrasi di sekitar ibu kota nusantara. Untuk peran yang kelima yaitu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, kebetulan di kementerian desa tidak ada dukungan major project-nya,” tukasnya.