Daniel Johan Minta Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Hadapi Krisis Pangan Dunia

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta Pemerintah Indonesia segera melakukan langkah nyata dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Hal ini Berkenaan dengan peringatan yang disampaikan Food and Agriculture Organization (FAO) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Tingginya harga bahan pokok disebabkan komoditas pangan yang semakin langka. Kita harus segera melakukan langkah riil untuk menghadapi ancaman krisis pangan yang sudah menjadi kekhawatiran sejumlah negara,” kata Daniel Johan di Jakarta, Jumat 3 Juni 2022.

Menurut Daniel, berbagai permasalahan global berpartisipasi terhadap ancaman krisis pangan. Lonjakan harga komoditas pun terjadi imbas perang Rusia dan Ukraina. Sejumlah negara banyak yang menghentikan keran ekspor pangan global seperti gandum dan kedelai sehingga membuat harga produk turunannya ikut terimbas seperti tepung terigu.

"Ini mendorong inflasi karena mempengaruhi sektor industri," kata Daniel.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menuturkan, saat ini harga sejumlah komoditas mengalami kenaikan, belum lagi mencuatnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) membuat stok daging hewan ternak menurun di pasaran sehingga harganya melambung tinggi.

“Perlu ada peningkatan produksi pangan melalui program-program yang efektif dan cepat memberikan hasil agar Indonesia siap menghadapi krisis pangan. Kurangnya pasokan dari peternak dan petani menjadi penyebabnya dan ini yang harus segera diatasi,” jelasnya.

Untuk itu, Daniel meminta pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah strategis agar imbas dari kenaikan harga pangan di tingkat global tidak terlalu menekan kondisi di Tanah Air. Ia menyebutkan, DPR RI melalui fungsi anggaran juga mendukung upaya mitigasi risiko global melalui penambahan alokasi subsidi pada tahun 2022 ini.

“Menurut saya ada 2 hal yang mungkin kita lakukan. Pertama adalah program memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk peningkatan produksi pangan dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan stakeholders lainnya. hal tersebut perlu dilakukan agar Pemda memiliki anggaran untuk menyiapkan cadangan pangan di tingkat bawah,” jelas legislator dapil Kalimantan Barat I ini.