Pakar Agraria IPB Harap Cak Imin Ingatkan Pemerintah Terkait Perlindungan Ekologis dan Kedaulatan Pangan

BOGOR, RADARBANGSA.COM - Peniliti dan Kepala Pusat Studi Agraria IPB, Rina Mardiana menilai perlindungan pemerintah pada sistem ekologis penghasil pangan nasional saat ini memprihatinkan. 

“Alih fungsi lahan produktif pangan Indonesia tidak mencerminkan kehendak elit politik Indonesia pada kedaulatan pangan,” kata Rina dalam diskusi dan peluncuran buku “Mata Air Indonesia Maju—Gagasan Untuk Cak Imin” di Kafe Taman Kolkesi, Bogor, Jumat, 19 Agustus 2022.

Ia menilai Cak Imin memiliki pengaruh dan dampak besar sebagai calon pemimpin nasional dengan basis pesantren. "Saya kira sebagai calon pemimpin, Cak Imin akan baik jika meyakinkan kita semua komitmennya pada masalah pembaruan pangan dan agraria yang kita butuhkan," ujarnya.

Terlebih Cak Imin, menurut Rina, dari kalangan nahdliyin dan pesantren yang populasinya sangat besar di lapangan agraria dan pertanian. 

“Komitmen dan fokus pada masalah pangan dan agraria dari Cak Imin dampaknya akan sangat besar,” jelas Kepala Pusat Studi Agraria IPB tersebut.

KRISIS PANGAN

Sementara itu, pakar bidang pangan dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai krisis pangan global saat ini belum akan berdampak serius dalam kontek Indonesia. 

“Kalau kita merujuk situasi terdekat pada 2008 terutama pada produk sereal, krisis pangan global belum akan terjadi masif. Saat ini peluangnya masih 10%," kata Khudori.

Ia menjelaskan ada dampak dari invasi Rusia ke Ukraina bagi tata pangan global. Ketika produksi turun, negara produsen akan menahan komoditas sehigga melambungkan harga dan kelangkaan pasokan.

Khudori lebih jauh memaparkan, yang harus dipikirkan oleh para calon pemimpin Indonesia mendatang adalah memperbaiki sistem pangan Indonesia supaya tidak bergantung pada neraca perdagangan komoditas global khususnya ketergantungan pada perusahaan trans nasional bidang pangan.

“Calon pemimpin seperti Cak Imin harus sepenuhnya yakin masalah sistem pangan Indonesia harus lebih kuat dialihkuasakan pada petani dan mengurangi hegemoni industri pangan trans nasional,” tandas Khudori.