Banggar DPR RI Sampaikan RKP Tahun 2024

RADARBANGSA.COM - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyampaikan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2024 dengan mengusung tema 'Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan'. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal bersamaan dengan pembacaan pokok-pokok Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dalam rapat Paripurna Ke-28 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, 4 Juli 2023.

"RKP Tahun 2024 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup, (yaitu) Satu, mengembalikan momentum pertumbuhan melalui peningkatan produktivitas dengan indikator, (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca," kata Cucun.

Dua, lanjutnya, peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai representasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia dan (b) tingkat kemiskinan.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa aksentuasi indikator pembangunan tahun 2024 diarahkan pada indikator nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, dengan target sasaran dan beberapa indikator.

Pada sasaran percepatan pemulihan ekonomi, indikator tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, dan penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk sasaran peningkatan kualitas dan sumber daya saing sumber daya manusia, indikator tersebut mencakup indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan.

Sedangkan untuk indikator pembangunan lainnya, terdiri dari nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan. Adapun sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam RKP Tahun 2024 dijabarkan dalam Prioritas Nasional Prioritas Nasional, yaitu pertama, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. 

Kedua, mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Ketiga, meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Keempat, revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Kelima, memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Keenam, membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan iklim, dan ketujuh, memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.