DPR RI Ajak Negara MIKTA jadi Inisiator Aksi Global Atasi Perubahan Iklim

RADARBANGSA.COM - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengajak kelima negara MIKTA yang terdiri dari Meksiko, Indonesia, Korea selatan, Turki dan Australia untuk berdiskusi mengenai perubahan iklim yang menjadi permasalahan mendesak untuk diselesaikan. Ia juga mengajak negara-negara MIKTA untuk dapat menjadi inisiator dalam memobilisasi aksi-aksi global untuk mengatasi perubahan iklim.

"Kita harus memiliki sense of urgency, karena hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup umat manusia. Dampak perubahan iklim yang luas membuat seluruh aspek kehidupan akan terkena pengaruhnya," ujar Puan dalam pidatonya ketika membuka sesi kedua dengan tema 'Kebijakan Iklim yang Melampaui Janji dan Komitmen' pada Forum MIKTA Speakers Consultation ke-9 di Jakarta, Senin, 20 November 2023.

Pada pertengahan tahun 2023, Sekretaris Jenderal PBB sudah memberi peringatan bahwa bumi telah memasuki era 'global boiling' bukan lagi sekedar global warming. Negara MIKTA termasuk Indonesia, beberapa bulan terakhir ini juga mengalami fenomena cuaca ekstrim sebagai dampak super El Nino yang berakibat pada cuaca panas. Masyarakat internasional telah menyepakati perlunya menjaga suhu bumi tidak melebihi 1,50C. Akan tetapi, berbagai ahli sampaikan bahwa target ini akan dilewati sebelum akhir dekade ini. 

"Oleh karena itu, perubahan iklim perlu ditangani secara kolektif. Komunitas internasional memiliki peran yang penting dalam mengintensifkan upaya mitigasi iklim yang lebih ambisius. Hal ini termasuk dalam target mencapai nol emisi atau net-zero emission. Untuk mencapai hal ini diperlukan aksi nyata oleh masing-masing negara," tegasnya.

Indonesia sendiri telah menargetkan pencapaian energi terbarukan sebesar 23 persen pada tahun 2025 dan memiliki Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050, yang mencerminkan keseimbangan antara pengurangan emisi dan pembangunan ekonomi di jangka panjang.

Sebagai kontribusi, Indonesia berkomitmen untuk terus mengurangi laju deforestasi dengan melakukan beberapa upaya seperti moratorium izin pembukaan lahan yang melindungi 66 juta hektar hutan dan lahan gambut, penurunan tingkat deforestasi pada tahun 2020 mencapai titik yang terendah, dan menekan kebakaran hutan. Serta proyeksi rehabilitasi mangrove hingga 600.000 ha sampai dengan akhir 2024.

Selain itu, Ia juga memandang pentingnya agar negara maju memimpin komitmen pengurangan emisi, melalui dukungan pendanaan, transfer teknologi dan peningkatan kapasitas negara berkembang. "Akhirnya selain komitmen mitigasi, maka diperlukan kapasitas adaptasi dan ketahanan, terutama bagi negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim," ucapnya.

Melalui Forum MIKTA Speakers Consultation ke-9 ini, negara-negara MIKTA diharapkan dapat menjadi inisiator dalam memobilisasi aksi-aksi global untuk mengatasi perubahan iklim dan juga harus menjembatani kepentingan antara negara maju dan negara berkembang. Kita perlu memastikan tidak ada satu negara pun yang tertinggal. 

"Saya berharap forum Parlemen MIKTA ini dapat menghadirkan pendekatan baru, khususnya untuk mendorong realisasi komitmen berbagai negara," tandasnya.