Tekan Biaya Haji, Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Lakukan Efisiensi

RADARBANGSA.COM – Komisi VIII DPR RI melakukan rapat Panja usulan BPIH atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama (Kemenag) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu 22 November 2023 kemarin.

Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta agar komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dapat dibuka dan dikritik. Karena Ia menilai masih banyak biaya yang dapat dilakukan efisiensi atau dapat dipangkas oleh pemerintah untuk menekan jumlah biaya haji.

“Tetapi Pak tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta kepada pimpinan untuk kira-kira kita mengkritisi dan membuka komponen BPIH-nya, kenapa? Karena kami menganggap Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Dirjen PHU (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah) ini bisa kita kritisi Kembali,” kata Selly Andriany Gantina.

Sebagai informasi, Kementerian Agama mengusulkan BPIH sebesar Rp105 juta kemudian turun menjadi Rp94,3 juta. Namun Komisi VIII DPR RI berupaya agar pemerintah dapat lebih menekan komponen sehingga BPIH menjadi Rp93,4 juta.

Selly Andriany Gantina juga meminta kepada Dirjen PHU untuk memberikan hasil evaluasi atau hasil audit internal pelaksanaan haji tahun 2023. Hal ini untuk dapat melihat komponen-komponen yang dapat ditekan untuk efisiensi, seperti menurutnya komponen akomodasi di Mekkah dan Madinah dan makanan untuk jamaah di bandara.

“Nah ini yang menurut saya jadi masih bisa di lakukan efisiensi di angka 94 ini, jadi pimpinan menurut saya lebih baik kita breakdown lagi dan kita minta dari pihak Irjen bisa tidak Irjen memberikan hasil laporan tertulis atau laporan dari hasil pelaksanaan kemarin seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai perbandingan kita agar kita bisa melakukan efisiensi ini secara menyeluruh,” ungkapnya.