Komisi VIII DPR: Biaya Haji Harus Kedepankan Angka Objektif Bukan Asumsi

RADARBANGSA.COM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai dalam menyusun pembahasan keuangan haji seharusnya memiliki satu pola yang disepakati bersama. Pola tersebut mengacu kepada tingkat kenaikan setiap komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahun.

“Kalau menggunakan angka-angka asumsi bisa saja saya mengatakan bahwa kalau tadi PKS pengennya (BPIH) Rp91 juta kalau saya pengennya Rp50 juta gimana coba? Jadi kita jangan pakai angka-angka asumsi tetapi yang harus kita kedepankan adalah bagaimana angka objektifnya,” kata Ace dalam rapat dengan Kementerian Agama di Nusantara II Senayan, Jakarta, Rabu 22 November 2023.

Sehingga, kata Ace, pembahasan selanjutnya sebaiknya membahas mengenai komponen-komponen BPIH yang belum mencapai titik temu dengan membandingkan draf usulan tersebut.

“Jadi tinggal nanti kita sisir saja mana yang memang kita harus dicarikan, tapi semua tentu harus berdasarkan atas argumen data yang kuat,” terangnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta agar komponen Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dapat dibuka dan dikritik. Karena Ia menilai masih banyak biaya yang dapat dilakukan efisiensi atau dapat dipangkas oleh pemerintah untuk menekan jumlah biaya haji.

“Tetapi Pak tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta kepada pimpinan untuk kira-kira kita mengkritisi dan membuka komponen BPIH-nya, kenapa? Karena kami menganggap Bahwa dari apa yang disampaikan oleh Dirjen PHU (Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah) ini bisa kita kritisi Kembali,” kata Selly Andriany Gantina.