Dua Orang Tewas, PKB Desak Pemerintah Gerak Cepat Tangani Banjir Bandang di Bima

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Mahdalena meminta pemerintah daerah hingga pusat mengambil langkah cepat dan tepat dalam menangani bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hingga saat ini sebanyak 2 orang meninggal, enam hilang, tujuh rumah hanyut, dan ribuan hektare lahan pertanian terendam.
“Kami mendorong pemerintah daerah bergerak cepat baik badan penanggulangan bencana daerah, Tagana, dan dinas terkait untuk memastikan korban banjir bandang yang hilang bisa segera ditemukan dan mereka yang terdampak bisa terpenuhi kebutuhan dasar mereka,” ujar Mahdalena dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/2/2025).
Dia mengatakan upaya pendampingan harus dilakukan terhadap korban bencana banjir dan tanah longsor khususnya kepada perempuan, orang tua dan anak-anak. Penyediaan kebutuhan korban banjir juga harus dilakukan segera untuk korban bencana. "Tindakan cepat dan tepat harus dilakukan sambil menunggu status resmi dari pemerintah daerah terkait bencana ini," katanya.
Korban bencana banjir dan tanah longsor terjadi pada Senin (3/2/2025) dini hari sekira pukul 03.00 Wita, disebabkan oleh curah hujan tinggi yang mengguyur Kecamatan Wera sejak pukul 19.00 Wita.
Sementara itu, banjir bandang pada Minggu, (2/2/2025), menyebabkan akses ke Kecamatan Wera lumpuh total. Putusnya dua jembatan utama di Kecamatan Ambalawi, yakni Jembatan Tololai di Desa Mawu dan Jembatan Ujung Kalate di Desa Nipa, membuat jalur darat tidak bisa digunakan.
Selain menyulitkan mobilitas warga, kondisi ini juga menghambat proses evakuasi karena tim gabungan kesulitan mencapai daerah terdampak. Selain korban jiwa dan kerusakan rumah, banjir juga membawa dampak besar bagi sektor pertanian.
Mahdalena mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Sosial segera turun tangan untuk membantu penanganan bencana di Kecamatan Wera. “Peran serta semua pihak antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar penanganan bencana ini bisa tertangani dengan segera,” tukasnya.
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
-
Komisi III DPR Targetkan Penyelesaian RUU KUHAP Akhir Tahun 2025
-
Cegah TPPO, Politisi Nasdem Minta Sinergi Semua Stakeholder
-
Cegah Stunting, Sachrudin Serahkan Bantuan Pangan ke 1000 Balita
-
Menteri Keuangan Bakal Kejar Penerimaan Pajak Rp1.409 Triliun di Semester II
-
Disdukcapil Banyuwangi Pastikan Stok Blangko e-KTP Untuk Warga Melimpah