700 Dosen CPNS Mundur, Komisi II Minta Menpan RB Evaluasi Rekruitmen ASN

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB Indrajaya angkat bicara terkait mundurnya 700 Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Dia meminta Menpan RB melakukan evaluasi terhadap proses rekruitmen aparatur sipil negara (ASN). 

"Mundurnya 700 CPNS ini dapat menjadi evaluasi dan refleksi  Menpan RB agar dalam perekrutan ASN perlu dilaksanakan  dengan lebih adaptif dan transparan," terangnya, Kamis (17/4/2025).

Legislator asal Dapil Papua Selatan itu mengatakan, mundurnya 700 CPNS dosen ini bisa disebabkan karena formasi yang ada tidak sesuai dengan ekspektasi penempatan yang mereka inginkan.

"Saya menerima keluhan, banyak yang merasa kaget ketika mengetahui penempatan kerja mereka tidak sesuai dengan harapan," kata Indrajaya.

Menurut Indrajaya, setidaknya ada tiga kemungkinan yang menyebabkan mundurnya CPNS Kemendikti Saintek ini. Pertama, soal penempatan yang tidak  sesuai dengan bidang atau lokasi yang diharapkan.

Kedua, proses rekruitmen yang tidak transparan. Hal itu dapat menyebabkan CPNS merasa tidak puas dengan hasilnya. Ketiga, ekspektasi yang tidak terpenuhi. 

"Menurut kami tiga hal itu yang menjadi penyebab. Tapi, mungkin ada penyebab lain. Tentu, itu perlu kajian mendalam," beber Indrajaya.

Oleh karena itu, Indrajaya meminta Kemenpan RB untuk melakukan evaluasi dan terhadap rekruitmen CPNS. Evaluasi penting dilakukan agar diketahui secara pasti penyebab mundurnya 700 dosen dari proses CPNS. 

"Persoalan itu nanti akan menjadi pembahasan dalam rapat Komisi II dengan Kemenpan RB," beber Indrajaya.

Indrajaya meminta agar Menpan RB tidak terlalu sering membuat "blunder". Persoalan pengangkatan PPPK dan  PNS yang sebelumnya telah menuai banyak kritik, seharusnya Menpan RB lebih sensitif membuat kebijakan yang menyangkut nasib rakyat. Apalagi kesempatan menjadi ASN adalah hak setiap warga negara yang dijamin UUD.  

"Perlu kajian yang komprehenship, melibatkan pakar dan dunia kampus, perlu konsultasi dengan DPR. Kebijakan tanpa kajian dan konsuktasi selalu melahirkan kericuhan," tandasnya.