Timwas DPR Marwan Dasopang Minta Kemenag Susun Skenario Darurat di Armuzna

RADARBANGSA.COM - Anggota Tim Pengawas Haji (Timwas Haji) DPR RI, Marwan Dasopang, meminta Kementerian Agama (Kemenag), khususnya Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), untuk segera menyusun skenario darurat guna mengantisipasi potensi kepadatan dan gangguan pergerakan jemaah haji saat puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

“Kami belum mendengar rencana penanganan darurat jika pergerakan jemaah dari hotel tidak sesuai skenario, misalnya jika terjadi larangan berangkat atau gangguan dari pihak keamanan,” kata Marwan Dasopang dalam keterangannya, Selasa, 3 Juni 2025.

Ketua Komisi VIII DPR itu juga juga menyoroti potensi permasalahan dalam pelaksanaan skema murur dan tanazul, yang diterapkan untuk mengurai kepadatan jemaah.

Menurut Marwan, jika skenario tersebut tidak berjalan sesuai rencana, seperti terjadinya kemacetan atau larangan dari otoritas setempat, maka diperlukan langkah antisipatif yang jelas.

“Kami mendukung langkah murur dan tanazul, tapi jika perjalanan tidak terlaksana seperti skenario, misalnya macet atau jemaah tidak diperbolehkan melontar jumrah, maka harus ada langkah darurat yang disiapkan,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal PHU Kemenag, Hilman Latief, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan pengelompokan jemaah berdasarkan syarikah dan markas, serta membentuk kafilah ad-hoc untuk memastikan kelancaran pergerakan. Selain itu, Kemenag juga membentuk war room atau ruang operasi bersama yang melibatkan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), penyedia layanan (syarikah), serta berbagai pihak terkait.

“Kami tidak yakin dalam dua hari ini bisa meyakinkan pihak Saudi bahwa pengaturan yang ketat ini ada kemudahan, sepanjang itu tidak mengakibatkan kemudaratan bagi yang lain. Maka, langkah-langkah kedaruratan harus segera disiapkan,” tukasnya.