Bupati Banyuwangi Dukung Penuh Uji Coba Bansos Digital dari Pemerintah Pusat

RADARBANGSA.COM - Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan kesiapan daerahnya dalam mendukung program Bantuan Sosial (Bansos) berbasis digital yang digagas pemerintah pusat. Banyuwangi ditunjuk sebagai lokasi percontohan (piloting) program tersebut oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama sejumlah kementerian dan lembaga.

"Prinsipnya, kami siap untuk berkolaborasi demi mewujudkan kemaslahatan rakyat," ujar Ipuk dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (22/7/2025).

Ipuk juga mengapresiasi langkah digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, program ini diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran serta memberdayakan penerima bansos.

"Dari konsep yang dipaparkan tadi, kami punya harapan besar, berbagai bantuan yang digulirkan pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan pada masyarakat. Dengan tepat sasaran, warga yang dapat bantuan dapat berdaya dan menjadi sejahtera," jelasnya.

Program ini diperkenalkan dalam rapat terbatas antara Bupati Banyuwangi dengan Tim Digitalisasi Bansos di Banyuwangi, Jumat (18/7). Tim tersebut terdiri dari Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kemenpan RB, Cahyono Tri Birowo; Direktur Eksekutif DEN Tubagus Nugraha; Principal Expert Government Technology DEN, Rahmat Danu Andika; serta tim teknis dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sosial.

Cahyono Tri Birowo mengungkapkan bahwa penunjukan Banyuwangi sebagai piloting dilakukan karena berbagai indikator positif, termasuk rekam jejak transformasi digital dan indeks SPBE yang baik, serta komitmen kuat dari kepala daerah.

"Di antaranya adalah kesiapan Banyuwangi yang dapat dilihat dari rekam jejak proses transformasi digital pemerintahannya selama ini, termasuk indeks SPBE yang sangat baik, serta komitmen pemimpin daerahnya yang tinggi," jelasnya.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun Digital Public Infrastructure (DPI). Data yang digunakan mencakup identitas kependudukan digital, data biometrik untuk autentikasi, dan platform pertukaran data antar-lembaga.

"Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara mandiri dan aman. Data yang akan kita gunakan adalah lintas kementerian dan lembaga, berbagi data lintas sektor," terang Cahyono.

Rahmat Danu Andika menambahkan, tahun ini pemerintah akan memulai penargetan Parlinsos. Dengan sistem yang lebih terbuka dan terintegrasi, proses seleksi bantuan akan berlangsung lebih akurat dan transparan.

"Harapan kami, dengan portal ini nantinya tidak ada lagi cerita bansos salah sasaran dan tidak tepat guna. Untuk itulah, di piloting ini kita sangat membutuhkan keterbukaan pemikiran kepala daerah dan juga semangat bersama untuk mencoba cara baru. Banyuwangi yang sangat pas untuk memulai project ini," ujar Rahmat.

Program Bansos Digital ini dijadwalkan mulai berjalan pada bulan September, dengan tahap awal mencakup dua jenis bantuan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

"Jika ini sukses, maka sasaran dan cakupannya akan lebih diperluas," terang Rahmat.