Menyelamatkan Masyarakat Ekonomi Lemah di Tengah Pandemi Corona

Oleh: Lepi Firmansyah*

RADARBANGSA.COM - Virus corona atau covid-19 merupakan salah satu wabah yang telah  menurunkan derajat kesehatan dan perekonomian dunia. Bahkan beberapa pakar menyatakan bahwa wabah ini me-reset dunia. Sebegitu parahnya wabah ini, hingga saat ini sudah hampir mencapai 1 juta orang di seluruh dunia terpapar virus ini. Sedangkan yang terdata meninggal karena virus ini mencapai lebih 40 ribu orang. Walaupun yang meninggal cukup banyak, tetapi Alhamdulillah, yang sembuh di seluruh dunia lebih banyak daripada yang meninggal, hampir mencapai 200 ribu jiwa.  

Kasus pertama penyebaran virus corona, Covid-19, muncul pada 17 November 2019 di Kota Wuhan, Cina. Selanjutnya virus corona mencapai Indonesia pada awal bulan Maret dimana pemerintah mengumumkan adanya warga Indonesia yang terpapar virus ini.  Perkembangan virus corona di Indonesia relatif lebih cepat dibandingkan dengan negara lain, dimana dalam jangka waktu satu bulan saja (hingga 3 April 2020) warga Indonesia yang terpapar virus covid-19 sudah mencapai 1.986 orang dengan tingkat kematian sebesar 181 pasien dan yang sembuh sebanyak 134 orang.

Dampak ekonomi dari penyebaran virus ini sangat terasa, dimana banyak pemerintah di dunia memberlakukan lockdown. Begitu pula di Indonesia.  Masyarakat dan pemerintah di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Cianjur, Tegal, Sorong, Provinsi Papua, Provinsi Sumatra Barat, Tasikmalaya dan berbagai daerah lainnya sudah banyak yang melakukan isolasi wilayah. Hal ini dikarenakan masyarakat mengalami efek psikologis akibat mendengar berita tentang virus covid-19, yang penyebarannya sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang cukup tinggi. Bahkan menurut PBB ini merupakan bencana terbesar setelah Perang Dunia Kedua.

Kondisi ini, dimana perekonomian dan kesehatan masyarakat dalam keadaan darurat bisa berlangsung lama. Menurut peneliti dari ITB, perkiraan puncak penyebaran Covid-19 di Indonesia terjadi pada akhir Maret hingga pertengahan April 2020. Bahkan pemerintah telah memperpanjang status darurat corona hingga 91 hari. Hingga akhir Mei 2020. Dimana pada kondisi ini pemerintah telah memiliki kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah virus covid 19.

Menurut pemerintah, akibat virus ini perekonomian akan tumbuh negatif, bahkan menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, skenario terburuk bisa mencapai minus 0,5%. Hal ini dapat dilihat di lapangan, dimana banyak kegiatan ekonomi yang mengalami kelesuan, seperti  restoran, transportasi, perhotelan dan lainnya.  Di lain sisi, untuk sektor pertanian, baik di sektor hulu maupun hilir mengalami peningkatan kegiatan. Hal ini dikarenakan adanya ketakutan masyarakat akan terkena virus ini, sehingga tidak sedikit masyarakat yang melakukan penyimpanan makanan.

Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk menambah alokasi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2020. Aturan ini terbit pada akhir bulan Maret 2020. Pemerintah akan memiliki tambahan dana Rp 405,1 triliun untuk mengatasi dampak penyebaran virus corona. Dana ini terdiri dari Rp 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan untuk UMKM dan dunia usaha. Selanjutnya, Rp 75 triliun untuk bidang kesehatan, meliputi perlindungan tenaga kesehatan, pembelian alat kesehatan, perbaikan fasilitas kesehatan, dan insentif dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Kemudian, sebesar Rp 110 triliun untuk jaring pengaman sosial (social safety net) melalui penambahan anggaran kartu sembako, kartu pra-kerja, dan subsidi listrik, Rp 70,1 triliun lainnya untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR).

Pemerintah pun telah memerintahkan pemerintah daerah untuk melakukan `refocussing` dan realokasi belanja APBD di daerah. Refocussing ini akan fokus pada 3 hal, yaitu bidang kesehatan terutama dalam upaya pengendalian COVID-19, kedua `social safety net`, bansos-bansos dan ketiga berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari terjadinya PHK. Hal ini dapat dilihat di daerah, dimana sekarang berbagai pemerintah daerah sudah mulai melakukan realokasi belanja APBD nya untuk mengatasi dampak dari covid 19, terutama di daerahnya masing-masing.  

Masyarakat miskin, terutama yang tidak memiliki penghasilan tetap merupakan masyarakat yang rentan, bukan saja oleh virus ini, tetapi karena hal ini dapat mengakibatkan kerawanan pangan karena mereka tidak dapat menghasilkan uang. Oleh karena itu di beberapa daerah, seperti Pemprov Jawa Barat dan DKI Jakarta telah mempersiapkan jaring pengaman sosial, khususnya untuk para peng-ojeg dan pedagang kaki lima (PKL).

Kabupaten Cianjur, sebagai kabupaten yang memiliki masyarakat miskin sebesar 10,6%. Tidak sedikit masyrakatnya banyak mengandalkan kegiatan sektor informal, seperti usaha mikro dan kecil menengah, buruh lepas harian, tukang kios, pedagang kaki lima, ojol, sopir angkot, driver on line, pedagang asongan dan lainnya. Diperkirakan dampak dari adanya virus corona akan sangat berdampak terhadap mereka. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Cianjur diharapkan untuk lebih memperhatikan masyarakatnya, terutama masyarakat miskin agar tidak terlalu berdampak bagi mereka.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan adanya refocussing ini antara lain: pertama,meluncurkan jaring pengaman social (social safety net) dalam bentuk bantuan tunai langsung yang ditujukan untuk mengantisipasi lonjakan masyarakat miskin, dan rawan pangan,  untuk menjaga daya beli masyarakat dan kecukupan bahan pokok rumah tangga.

Kedua, memberi stimulus bagi para petani, untuk tetap berusaha di bidang pertanian, mengantisipasi wabah berkepanjangan sehingga terjamin ketersediaan pangan di masa yang akan datang. Sektor pertanian, seperti pada saat terjadinya krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu merupakan sektor yang paling tangguh. Apalagi dengan adanya bencana akibat virus covid 19 ini, dimana perdagangan internasional sangat banyak berkurang, peranan petani sangat signifikan dalam penyediaan bahan makanan. Saat ini, peranan petani tidak hanya sebagai penyedia bahan makanan saja, tetapi juga peranan petani sangat vital dalam menyediakan bahan-bahan yang mendukung imunitas/ketahanan tubuh, seperti penyediaan bahan untuk membuat jamu dari empon-empon atau jahe.

Ketiga, menstimulus kegiatan ekonomi mikro dan kecil melalui kebijakan yang mengarah kepada penguatan usaha masyarakat yang lebih fokus kepada pengurangan dampak covid 19.  Dalam hal ini sector usaha dapat diarahkan misalnya dalam pembuatan alat pelindung diri (APD) untuk petugas kesehatan, pembuatan masker dari kain, atau lainnya.  Hal lainnya adalah dengan memanfaatkan hasil pertanian untuk dijadikan bahan olahan pertanian, seperti jamu atau minuman dari jahe yang dapat mendukung kekebalan tubuh dalam menghadapi virus covid 19.

Keempat, melakukan monitor terhadap supply chain dari komoditas pangan sehingga harga dapat terkendali, terutama sembako di pasaran.  Biasanya yang terkena dampak terlebih dahulu adalah masyarakat miskin, jika pemerintah dapat mengatur pola supply chain dan ketersediaannya, maka masyarakat miskin akan dapat terlindungi.

Kelima, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin, mengenai covid 19.  Hal ini dikarenakan masyarakat miskin biasanya agak kurang informasi mengenai hal ini.  Bahkan terkadang walaupun mereka mengetahui informasinya, tetapi karena keadaan, maka mereka akan mengabaikan dampak dari covin 19 ini. Beberapa hal yang perlu disampaikan kepada masyarakat adalah bagaimana pola penularannya, meminimalisasi terjadinya terkena virus covid 19 serta dampak dari covid 19.  Mengingat serangan virus covid 19 ini berantai dan sangat cepat, tidak sedikit yang terkena virus ini, menjadi positif dalam jangka waktu sekitar 14 hari.

Jika Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat melakukan beberapa program ini secara simultan, maka serangan covid  19 dapat diminimalisasi dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cianjur, karena serangan virus ini bukan saja menyerang kepada individu, tetapi juga kepada masyarakat yang berinteraksi  baik secara langsung maupun tidak langsung dengan orang yang terkena virus ini.

*Penulis adalah Ketua DPC PKB Cianjur dan Bakal Calon Bupati Cianjur