Daniel Johan Nilai Kebijakan Alih Fungsi Lahan Tak Sejalan dengan Target Ketahanan Pangan

RADARBANGSA.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan menyoroti kebijakan alih fungsi lahan pertanian untuk program 3 juta rumah yang dinilai tidak sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan. Ia juga menilai alih fungsi lahan bisa berdampak buruk pada lingkungan.

"Kalau lahan dialihfungsikan lalu bagaimana nasib ketahanan pangan Indonesia? Sedangkan ketahanan pangan adalah pilar utama kesejahteraan masyarakat," kata Daniel Johan dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Rabu, 18 Desember 2024.

Seperti diketahui, Pemerintah berencana membuat kebijakan pengalihan fungsi sawah atau lahan pertanian di Jawa untuk membangun 3 juta rumah dan hilirisasi. Rencana tersebut banyak menuai kritik lantaran dinilai tidak sesuai dengan program swasembada pangan dan berpotensi menambah jumlah petani gurem atau petani dengan penguasaan lahan pertanian kecil.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, kebijakan tata ruang harus diselaraskan dengan visi besar pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kepentingan rakyat. "Jangan sampai hanya menguntungkan sepihak dan merugikan rakyat. Pemerintah harus menyadari bahwa lahan pertanian bukan hanya sekadar tanah, tetapi sumber kehidupan bagi jutaan rakyat Indonesia," tegasnya.

Daniel mengingatkan, melindungi lahan pertanian berarti melindungi masa depan bangsa. Saat lahan pertanian terus dialihfungsikan, pastinya Indonesia akan semakin kehilangan lahan untuk bertani yang merupakan modal ketahanan pangan.

"Alih fungsi lahan pertanian yang produktif, terutama di Pulau Jawa sebagai lumbung pangan utama, akan membawa dampak serius pada pasokan pangan nasional. Kebijakan ini juga dapat memperburuk kondisi petani gurem yang selama ini sudah rentan secara ekonomi," ungkap Daniel.

Legislator dapil Kalimantan Barat I itu pun memastikan DPR berkomitmen akan terus mengawal kebijakan tersebut demi memastikan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional tetap menjadi prioritas utama.

"Bayangkan berapa banyak lahan pertanian yang akan hilang untuk membangun 3 juta rumah. Ini kan tidak sesuai dengan visi misi Presiden Prabowo Subianto yang mengejar Indonesia bisa swasembada pangan," tandasnya.